- Kementerian Pekerjaan Umum
VIVAnews - Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan kesiapannya jika diminta melakukan studi kelayakan (feasibility study) atas rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Permintaan studi kelayakan itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
"Saya ini kan menteri, kalau ditugaskan negara, saya pasti siap," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat 29 Juni 2012.
Sementara itu, mengenai pendanaan untuk melakukan uji kelayakan, menurut dia, baru berdasarkan usulan dari menteri keuangan. "Itu baru akan kami bahas sekarang," ujarnya.
Djoko mengaku bahwa dirinya kemarin sudah menerima surat dari menkeu mengenai pembiayaan Jembatan Selat Sunda itu. Mengenai revisi peraturan presiden pun, ia menjelaskan, nantinya pembiayaan akan dituangkan dalam perpres menurut usulan menkeu.
"Namun, yang harus kami lakukan adalah mempelajari dulu apa dampaknya," tegasnya.
Kendati demikian, mengenai pembahasannya, ia menyatakan belum mengetahui, karena hingga saat ini dirinya baru akan melapor ke menteri sekretariat negara.
Djoko pun mengatakan bahwa bukan tidak mungkin, nantinya untuk pembiayaan studi kelayakan ini akan dibiayai pemerintah. "Kalau Presiden sudah putuskan, kami akan selalu siap," ujarnya.
Namun, untuk keputusan pastinya, menurut dia, diharapkan pekan depan baru bisa diketahui. "Kalau minggu ini tidak akan cukup dibahas. Ini saja sudah hari Jumat," tutur Djoko.
Sebelumnya, Menkeu Agus Martowardojo mengusulkan agar Kementerian PU mengerjakan studi kelayakan untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda. Menurut dia, hal itu lebih baik daripada menyerahkannya kepada pihak swasta. (art)
KPU Undang Anies dan Ganjar Hadiri Penetapan Pemenang Pilpres 2024
KPU RI memastikan juga mengundang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 pada Rabu, 24 April 2024.
