- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Ratusan sopir kontainer, Dump Truck, dan ekspedisi mendatangi kantor Pertamina Cabang Pontianak yang terletak di jalan Sutoyo, Kalimantan Barat.
Para sopir itu mengeluhkan banyaknya antrean 'mobil siluman' di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten dan Kota Pontianak, Kalbar. Mobil ini biasanya menyelewengkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
“Kami merasa lelah juga mengantre solar itu selalu lama. Kami juga sering kena pungutan liar. Mobil siluman juga banyak antre solar ini, tapi tetap saja dibiarkan, tak ada tindak lanjutnya,” kata Jamaludin (35), salah salah seorang sopir Ekspedisi jurusan Pontianak – Sintang ini saat melakukan aksi protes ke Pertamina Cabang Pontianak, Rabu, 8 Agustus 2012.
Menurut Jamaludin, tak jarang mereka kehabisan stok BBM setelah lama mengantre di SPBU. Akibatnya, para sopir tersebut terpaksa membatalkan kiriman barang ke Kabupaten Sintang
Tak hanya 'Mobil Siluman', para sopir juga mengeluhkan pembiaran yang dilakukan oknum petugas terhadap aksi pungutan liar. Biasanya, pungutan dilakukan ketika para sopir tengah mengantre mengisi solar di SPBU.
"Ada juga polisi yang berjaga-jaga di SPBU, tapi mereka tak berbuat apa," ucap Jamaludin geram dan kesal ini.
Aksi para sopir tersebut membuat jalan protokol di Sutoyo dan Jalan Ahmad Yani macet total. Antrean panjang hingga belasan kilometer itu membuat para pengendara kendaraan lain harus rela mengantre dan memperlambat laju kendaraannya.
Ketika dikonfirmasi perihal aktifitas ilegal tersebut, Sales Area Manager PT Pertamina Retail Kalimantan Barat, Putut Andriatno, menyatakan pihaknya telah menjalankan kewajiban sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku saat ini.
“Sebagai tindakan kontrol terhadap penyaluran minyak solar bersubsidi itu, maka kami telah memasang CCTV di setiap SPBU di Kalbar untuk melakukan pemantauan itu,” kata Putut Andriatno.
Putut Andriatno, juga berharap pihak keamanan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing agar minyak solar bersubsidi tidak diselewengkan.
