- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Reforminer Institute menilai rencana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pembatasan konsumsi Premium di tengah menipisnya volume kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
Direktur Eksekutif Reforminer, Pri Agung Rakhmanto, menjelaskan pembatasan konsumsi Premium dengan sistem penjatahan bagi kendaraan, pengurangan suplai Premium ke SPBU hingga pelarangan mobil mewah menggunakan BBM subsidi, semestinya tidak dilakukan secara tiba-tiba di tengah volume kuota BBM subsidi sudah hampir habis.
"Perdebatan dan pembahasan terhadap pilihan-pilihan kebijakan tersebut sudah berulangkali dilakukan sebelumnya dengan DPR, dan kesimpulannya adalah bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memiliki kompleksitas tinggi untuk dapat dioperasionalkan secara efektif," kata Pri Agung kepada VIVAnews, Senin 10 September 2012.
Ia menjelaskan, pilihan-pilihan kebijakan tersebut juga berpotensi memicu dampak sosial yang tidak sederhana di masyarakat. Ia berpendapat, jangan karena saat ini kuota mendekati habis dan tanpa persiapan yang cukup, hal itu kemudian akan diterapkan lagi.
Pri Agung menyarankan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah meminta tambahan volume kuota dan anggarannya ke DPR serta menyegerakan pembahasannya.
Sejak awal, volume kuota BBM subsidi tahun ini sebanyak 40 juta kiloliter memang tidak realistis, mengingat realisasi tahun lalu 41,7 juta kiloliter. Belum lagi, terjadi pertumbuhan kendaraan baru hampir 1 juta unit dalam tahun ini. (art)
Gerindra dan Demokrat Siap Berkoalisi di Pilgub Jawa Tengah
Partai Gerindra dan Demokrat Jawa Tengah menggelar pertemuan sebagai ajang silaturahmi dalam momen lebaran dan penjajakan koalisi buat Pilgub 2024.
