BISNIS

Berapa Tarif Tol Cikampek-Palimanan?

Rp753 per km, panjang total 116 kilometer.
Kamis, 27 September 2012
Oleh : Antique, Alfin Tofler
Berapa Tarif Tol Cikampek-Palimanan?

VIVAnews –  Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan bahwa tarif tol Cikampek-Palimanan pada saat pengoperasian 2014 mendatang akan berkisar di angka Rp753 per kilometernya.

"Jika jarak terpanjang jalan tol Cikampek ini mencapai 116 kilometer, kemungkinan tarif yang dikenakan kepada pengendara mobil golongan 1 sekitar Rp87 ribu," kata Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali di Jakarta, Rabu 26 September 2012.

Sementara itu, Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya, pemegang konsesi untuk pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan, Muhammad Fadzil mengatakan bahwa pihaknya belum berani untuk mengumumkan besaran tarif tol yang akan mereka kerjakan ini. "Biar pihak pemerintah saja yang menjawab ini," ujarnya.

Walaupun demikian, dia mengungkapkan, tarif yang telah disepakati oleh Lintas Marga Sedaya dan BPJT cukup untuk mengembalikan modal investasi yang dikeluarkan.

Fadzil sendiri menargetkan bahwa proses konstruksi tol terpanjang di ruas Trans Jawa ini bisa rampung dalam 30 bulan dan tifak menutup kemungkinan akan berjalan lebih cepat dari target. "Kita malah mengusahakan lebih cepat," ujarnya.

Sementara itu, pencairan dana kredit sindikasi sebesar Rp8,8 triliun yang didapat dari bank, menurutnya akan dilakukan setelah pembebasan lahan selesai seratus persen.

Untuk proses konstruksi, dipaparkan Fadzil, akan diusahakan pihaknya mencapai 10-20 titik konstruksi dalam satu waktu di titik-titik yang berbeda.

Hal ini, menurutnya, diharapkan bisa mempercepat penyelesaian proses konstruksi jalan sepanjang 116 kilometer tersebut.

Sedangkan kontraktor pembangunan jalan tol ini, Fadzil mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyaring beberapa, baik itu BUMN maupun swasta untuk ikut dalam proses tender. Namun, ia enggan menyebutkan siapa saja kontraktor itu.

Sampai saat ini, menurutnya, pembebasan lahan yang dilakukan sudah mencapai 98 persen. Sedangkan tanah yang belum bebas, ada di wilayah Cirebon karena tanah itu berupa tanah wakaf dan harus meminta izin kepada Kementerian Agama.

"Saat ini, kita sedang berbicara dengan Kementerian Agama. Tetapi, kita usahakan bulan depan bisa selesai dan November sudah bisa memulai proses konstruksi," ujar Fadzil.

TERKAIT
TERPOPULER