- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menyatakan bahwa Hari Habitat Dunia 2012 dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam upaya perbaikan kualitas permukiman yang lebih baik.
"Momentum ini dimanfaatkan bagi pengkajian permasalahan perumahan dan pembangunan perkotaan, serta memikirkan solusi bagi pengembangan perumahan. Terutama, bagi masyarakat miskin dan pengembangan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia," ujar Djoko saat menyampaikan sambutan peringatan Hari Habitat Dunia 2012 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin 1 Oktober 2012.
Perencanaan kota, Djoko melanjutkan, sangat penting. Kota yang tidak terencana akan mengakibatkan pembangunan yang kacau dan urban sprawl. Untuk itu, tema Hari Habitat Dunia 2012 adalah "Changing Cities, Building Opportunities" atau "Mengubah Kota-kota, Membangun Kesempatan".
"Di Indonesia, tema ini kami sesuaikan dengan isu perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia serta diadopsi dalam tema nasional, yaitu Menuju Permukiman Tanpa Kumuh 2020," kata dia.
Djoko menjelaskan, tema nasional tersebut didasari bahwa kota tanpa kumuh merupakan salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional hingga 2025.
Selain itu, tema tersebut sesuai dengan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDG's) yaitu pada 2020 tercapai perbaikan signifikan dalam kehidupan normal bagi minimal 100 juta penghuni kawasan kumuh di dunia.
Di Indonesia, Djoko melanjutkan, penanganan masalah kumuh dilakukan bersama-sama antarkementerian dan lembaga yang terkait dalam bidang perumahan dan permukiman untuk melakukan kegiatan sebagai upaya mencapai tujuan RPJP 2025 dan tujuan MDG's 2015.
"Fakta yang ada menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia memberikan kontribusi 52,7 persen terhadap perekonomian nasional," jelas Djoko.
Namun, Djoko menambahkan, di saat yang sama, kota-kota tersebut menghadapi tantangan, mulai dari urbanisasi, degradasi lingkungan, dan banyaknya penduduk di kawasan permukiman kumuh.
Data menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi adalah 1,7 persen per tahun dan termasuk di dalamnya ada 23 persen penduduk kota masih tinggal di kawasan permukiman kumuh.
Kondisi tersebut, menurut Djoko, masih lebih baik ketimbang India dan Thailand yang penduduk kota tinggal di permukiman kumuh masing-masing mencapai 27 persen dan 29 persen.
Kementerian Pekerjaan Umum, dia menambahkan, telah melakukan berbagai program kegiatan untuk menangani permasalahan kumuh di perkotaan itu.
"Kementerian PU menyikapi ini dengan inovasi pendekatan program yang lebih tepat guna dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, termasuk pembangunan skala kota dan regional, serta pemanfaatan teknologi," tutur Djoko. (art)
