BISNIS

BPK: E-KTP Tak Efektif, Indikasi Kerugian Negara Rp36,41 M

"Konsorsiun perusahaan kontraktor e-KTP tak memenuhi kontrak."

ddd
Selasa, 2 Oktober 2012, 14:51
Proses pembuatan e-KTP
Proses pembuatan e-KTP (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terkait program penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) nasional dan penerapan KTP elektronik didapatkan program tersebut belum berjalan efektif. Pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik juga belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, dalam program itu, BPK menemukan antara lain permasalahan ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp6,03 miliar, ketidakhematan sebanyak 3 kasus senilai Rp605,84 juta. Ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36,41 miliar, dan potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28,90 miliar.

"Permasalahan ini di sebabkan karena konsorsium perusahaan kontraktor e-KTP yang tidak dapat memenuhi jumlah pencapain KTP Eletronik tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak," ujar Hadi Poernomo di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 2 Oktober 2012.

BPK melakukan uji sampling terhadap 12 entitas, dan juga memeriksa kementerian dalam negeri. "Hasil dari pemeriksaan paling penting adalah untuk program NIK belum efektif dan masih ada anomali," ungkapnya. (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
consheo
03/12/2012
hehehe... bakalan ada lagi nech yang berstatus "From Hero to Zero"... dulu mendapatkan gelar walikota Bersih KKN dan melesat menjadi gubernur, ganti partai ke PD, dan jadi orang no 1 kemendagri... nanti akan duduk di kursi pesakitan sebagai Koruptor!
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com