- REUTERS
VIVAnews - Indonesia bukan satu-satunya negara yang membua kebijakan subsidi rumah murah bagi masyarakatnya. Negara-negara lain di Asia, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, memiliki program yang sama.
Konsep yang dimiliki negara pemberi subsidi perumahan memang tak sama persis dengan Indonesia. Namun, semua program itu bertujuan untuk memberi kesempatan bagi masyarakatnya untuk memiliki rumah layak, namun terjangkau.
Sebagai contoh China. Dengan jumlah penduduk terbanyak dunia, Negeri Tirai Bambu itu memiliki program perumahan terjangkau untuk rakyatnya. Pemerintah China telah menyediakan areal seluas 20 ribu hektare yang khusus disediakan untuk pembangunan rumah terjangkau. Secara tegas, China melarang areal perumahan publik ini untuk dikomersialkan.
Dikutip dari laman wikipedia, berikut adalah negara-negara di dunia yang memiliki program rumah terjangkau: (untuk melihat konsep negara lainnya, klik ).
Inggris
Pasar perumahan Inggris selama akhir 1980-an dan awal 1990-an mengalami berbagai perubahan dan tekanan. Imbas krisis terakumulasi dari perubahan demografi, pendapatan, pasokan dan kepemilikan rumah, serta deregulasi keuangan.
Kemampuan daya beli perumahan akhirnya menjadi isu politik ketika fungsi normal dari pemilikan rumah menjadi parah dan kondisi makro ekonomi justru menjadi masalah serius.
Sejumlah kebijakan sektor perumahan banyak lahir selama masa krisis ini, sebagian masih bisa bertahan. Kebijakan yang pernah diperkenalkan itu di antaranya sewa rumah publik yang difasilitasi dewan setempat ataupun asosiasi pengembang. Model lain adalah pembagian kepemilikan rumah antara penghuni dan pemilik lahan.
Lebih jauh lagi, pemerintah Inggris pernah memperkenalkan sistem perencanaan penggunaan lahan yang menuntut pengembang menyediakan rumah murah yang terjangkau.
Amerika Serikat (AS)
Negara sebesar AS bahkan diketahui pernah mengeluarkan kebijakan subsidi untuk membuat harga rumah makin terjangkau. AS pernah membuat program pendampingan keuangan bagi pemilik rumah lewat pengurangan pajak. Sementara itu, untuk masyarakat berpenghasilan rendah diberikan fasilitas subsidi.
Sayangnya, pada 2005, kebijakan pengurangan pajak telah meningkat hingga US$120 miliar per tahun, atau hampir 80 persen dari seluruh alokasi pendampingan keuangan. Akibatnya, pemerintah George Bush memutuskan mengurangi program pengurangan pajak perumahan.
Salah satu program unik bidang perumahan yang pernah dibuat AS adalah subsidi untuk masyarakat kelas menengah lewat kebijakan New Deal sekitar tahun 1940-1942. Program ini di bawah Mutual Ownership Defense Housing Division dari Federal Work Agency melalui arahan Colone Lawrence Westbrook.
Sebanyak 8 proyek dibeli oleh para penduduk usai Perang Dunia II dan pada 2009, sekitar 7 dari proyek itu masih berlanjut dan terus berkembang.
Untuk menentukan penerima subsidi, pemerintah AS menggunakan standar pendapatan yang diterima penduduk berdasarkan Area Median Income (AMI).
Sebelum terjadi krisis kredit perumahan pada 2007, pemilik rumah mendapat bantuan US$658 per bulan dari total biaya kredit rumah. Hasil sensus tahun 2000, pemilik rumah yang masuk kategori menengah menghabiskan US$1.088 per bulan untuk membayar kredit pemilikan rumah (KPR). Sementara itu, masyarakat tanpa KPR membayar kredit sebanyak US$295 per bulan.
Salah satu negara bagian yang pernah mengalami masalah perumahan adalah kota metropolitan, New York, AS. Isu rumah yang tak terjangkau mulai melanda New York ketika resesi melanda kota ini. Akibatnya, masalah kejahatan makin meningkat, angka putus sekolah naik, dan peluang ekonomi makin tertutup.
Walikota New York kala itu, Bloomberg, sukses memperkenalkan program yang kemudian diadopsi menjadi New Housing Marketplace Plan. Program ini rencananya akan menciptakan 165 ribu rumah murah hingga 2013. (art)
JK soal Rosan Sowan ke Megawati: Pertanda Baik
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menghadiri open house Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
