- Antara/Fanny Oktavianus
VIVAnews - PT Pertamina bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sepakat untuk merelokasi warga yang mendiami tanah milik Pertamina di Depo Plumpang, Jakarta Utara. Kedua pihak akan mengkaji sejumlah opsi terbaik bagi warga Tanah Merah yang tinggal di atas aset milik perusahaan itu.
Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Ali Mundakir, menjelaskan, pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dan sejumlah direksi Pertamina telah sepakat untuk memperlakukan warga Tanah Merah, Plumpang dengan layak.
"Prinsipnya kami sudah satu suara dengan Gubernur DKI Jakarta untuk tidak menyusahkan warga dan tidak bertindak semena-mena," kata Ali Mundakir saat dihubungi VIVAnews, Selasa 23 Oktober 2012.
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina mempresentasikan kondisi dan situasi permasalahan di Tanah Merah, Plumpang, yang telah berlangsung selama enam tahun. Pertamina menyatakan warga di sekitar Tanah Merah harus direlokasi, karena Pertamina membutuhkan buffer zone di Depo Plumpang.
"Berbahaya jika warga masih tinggal di situ jika suatu saat terjadi sesuatu dengan Depo Plumpang, sehingga harus ada buffer zone berjarak 50 meter dari pagar," katanya.
Sayangnya, Pertamina masih enggan memberitahu lebih detail teknis relokasi. Termasuk apakah Pertamina akan menanggung seluruh biaya relokasi tersebut.
"Ini masih dibicarakan skema-skemanya dan akan dikaji, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan. Untuk lebih detailnya, bisa ditanyakan ke Pak Jokowi langsung," katanya. (art)
WhatsApp Ogah Tunduk Sama UU, Menantang Pemerintah
Aplikasi pesan instan WhatsApp tidak mau tunduk sama undang-undang (UU). Bahkan, anak usaha Meta tersebut secara terang-terangan menantang pemerintah.
