TUTUP
TUTUP
BISNIS

Penyelundupan Minyak, BPK Harus Turun Tangan

Ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan sudah beroperasi lama.
Penyelundupan Minyak, BPK Harus Turun Tangan
Pipa minyak (AP Photo/Vahid Salemi, File)

VIVAnews - Presiden Lumbung Informasi Rakyat HM. Jusuf Rizal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit investigasi terkait kasus penyelundupan minyak mentah yang ditangkap pihak Bea dan Cukai di Kepulauan Riau senilai Rp210 miliar.

LIRA juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk tim khusus untuk menekan tingkat kebocoran minyak. “Kami sejak awal menduga penyelundupan minyak mentah ke luar negeri merupakan “mafia minyak” yang juga diduga melibatkan oknum di BP Migas, BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, perusahaan eksplorasi, eksportir, serta penegak hukum. Ini merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik dan sudah beroperasi sejak lama,” kata Jusuf Rizal di Jakarta, Selasa 23 Oktober 2012.

Untuk itu, mantan Direktur Blora Center ---tim relawan yang dibentuk untuk mendukung SBY pada Pilpres 2004/2009-- itu meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi. BPK harus mengungkap kepada publik siapa pemilik dan penanggung jawab kapal MT Martha Global yang akan menyelundupkan minyak mentah ke malaysia dengan membawa 35 ribu kiloliter pada 19 September.

Pertamina tidak bisa lepas tangan dengan hanya mengirimkan surat terguran kepada pemilik kapal dan untuk sementara MT Martha Global sudah dimasukkan dalam daftar hitam, karena kapal tersebut merupakan transpoter minyak Pertamina. Perlu dilakukan audit investigasi dan diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu turun tangan.

Penyelundupan minyak di kepulauan Riau bukan hanya terjadi kali ini. Sudah berulangkali dan mafia minyak itu melibatkan perusahaan serta jaringan kejahatan internasional.

Melihat banyaknya kebocoran dan mafia minyak di Indonesia, Jusuf juga mendesak Presiden SBY dapat membentuk tim khusus untuk memantau produksi minyak dan distribusinya. Sebab masalah minyak ini merupakan kejahatan multinasional dan berdampak langsung pada kegiatan usaha serta hajat hidup masyarakat Indonesia.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP