- pgn.co.id
VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tidak membuat kontrak ekspor gas bumi yang baru untuk memenuhi kebutuhan domestik. Saat ini kalangan industri dan PLN sedang kekurangan pasokan gas.
"Industri minta gas, PLN juga teriak hal yang sama. Tapi, pemerintah seolah-olah tidak ada apa-apa," kata ketua umum Apindo Sofjan Wanandi di Jakarta, 31 Oktober 2012.
Ia menjelaskan kebutuhan gas di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan ekspor gas. Pemerintah saat ini sebaiknya merenegosiasi kontrak-kontrak gas lama dan mengalokasikan sebagian gasnya ke dalam negeri.
Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan industri terus tumbuh dengan rata-rata 8-9 persen per tahun dan itu berdampak pada kebutuhan gas industri meningkat. Pada 2012, total kebutuhan gas untuk industri mencapai 2.095 MMSCFD, 2013 2.181 MMSCFD, dan 2014 2.233 MMSCFD.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Qoyum Tjandranegara menjelaskan negara rugi triliunan rupiah akibat ekspor gas dan PLN serta industri dalam negeri menggunakan BBM.
Pada 2011, produksi gas nasional mencapai 8.430 juta kaki kubik per hari atau setara dengan 1,5 juta barel minyak per hari. "Berdasarkan perhitungan kami, kerugian negara akibat ekspor gas pada 2011 mencapai Rp183 triliun," katanya.
Pengamat dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menambahkan selain industri, menurut dia, pembangkit PT PLN (Persero) dan terminal LNG membutuhkan gas. Secara teknis, pemerintah bisa menghentikan kontrak-kontrak ekspor gas baru.
Pada 2011, PLN membutuhkan gas 1.798 MMSCFD, namun baru terpasok 901 MMSCFD, sehingga defisit 896 MMSCFD. Sedangkan terminal LNG, dari kebutuhan 12 juta ton per tahun, baru ada kepastian 2,5 juta ton per tahun.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin mengatakan, pihaknya pada dasarnya berkomitmen memprioritaskan pasokan gas ke dalam negeri. "Namun, memang semua kembali pada keekonomian pengembangan lapangannya," katanya.
Pilot Ini Daftarkan Diri Jadi Bakal Calon Bupati
Pilot maskapai penerbangan swastas, Djarot Hermanto melamar ke sejumlah partai politik untuk maju sebagai bakal calon Bupati Brebes, Jawa Teng pada Pilkada Serentak 2024.
