- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai rencana 23 asosiasi sektoral yang berencana untuk melakukan mogok nasional merupakan opsi terakhir pengusaha Indonesia terkait penyelesaian tuntutan buruh yang tidak menemui titik terang.
Ketua Umum Apindo, Sofyan Wanandi menjelaskan, pemerintah selaku penengah dinilai belum menunjukkan sikap tegas dan adil dalam menyelesaikan permasalahan tuntutan buruh, cenderung tren pemaksaan kehendak oleh buruh, pembiaran oleh polisi dan pemenuhan tuntutan buruh karena alasan politis membuat pengusaha pesimis akan kepastian hukum.
"Apindo akan mempertimbangkan untuk melakukan lockout nasional apabila hukum tidak bisa ditegakkan," katanya di Jakarta, Rabu 7 November 2012.
Menurut Sofjan pemerintah dan buruh cenderung melanggar hukum dan kesepakatan bersama sehingga kesepakatan atau persetujuan antara pendemo dengan pengusaha terjadi akibat pemaksaan, tekanan, dan intimdasi. Penetapan upah buruh, imbuhnya, di luar mekanisme yang berlaku dan cenderung dipolitisasi.
Ia menjelaskan tuntutan buruh yang meminta upah naik di atas kewajaran membuat pengusaha untuk memilih untuk blackout karena jika dipaksakan maka pengusaha tidak akan kuat untuk menggaji karyawan. Untuk perusahaan besar, imbuhnya, sanggup untuk menggaji pekerja minimal Rp2 juta per bulan, namun untuk industri padat karya seperti garmen hal tersebut dipandang berat.
"Upah di Jakarta saat ini Rp1,5 juta per bulan, jika naik Rp300 ribu dikalikan satu industri yang bekerja disitu tiga juta orang maka tambahannya Rp900 miliar maka barang Indonesia tidak bisa berkompetisi lagi dengan barang impor," katanya.
Apindo saat ini akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun jika konsultasi tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah maka rencana lockout nasional terpaksa ditempuh kalangan pengusaha sebagai upaya terakhir.
Ia menjelaskan 23 Asosiasi sektoral yang berencananaan melakukan mogok nasional tersebut memiliki 1.000 anggota perusahaan. "Kami menyadari bahwa aksi lockout akan berdampak buruk terhadap iklim investasi Indonesia," katanya. (adi)
Nasib 5 Polisi yang Ditangkap Terkait Narkoba di Depok
Polda Metro Jaya mengklaim masih mengusut kasus lima oknum polisi diduga pesta narkoba. Dengan begitu, bakal dilakukan pengusutan perihal dugaan pelanggaran etik serta pi
