- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan menyatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemborosan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga Rp37,6 triliun pada 2009-2010 terjadi saat kepemimpinan Fahmi Mochtar. Pemborosan ini tidak sepenuhnya terjadi di masa kepemimpinannya.
"Saya tidak tahu kenapa Dirut sebelum saya tidak dipanggil," kata dia saat memenuhi panggilan DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3 November 2012.
Pada periode 2009-2010 yang dipersoalkan itu, sebagian periode kepemimpinan diduduki Fahmi Mochtar, yang kemudian digantikan Dahlan Iskan pada 23 Desember 2009. Selanjutnya, Dahlan memimpin hingga ia dilantik menjadi Menteri Negara BUMN pada 19 Oktober 2011.
Dahlan mengatakan temuan pemborosan periode 2009-2010 terjadi karena kebutuhan gas untuk delapan unit pembangkit yang berbasis dual firing tidak terpenuhi. Karena itu, pembangkit harus dipoerasikan menggunakan high speed diesel atau solar yang harganya lebih mahal dari gas.
Ketika itu, Dahlan mengungkapkan, telah meminta rekomendasi BPK. Hasilnya, ada 18 rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri BUMN, Dirut PLN, BP Migas, dan beberapa pihak terkait. Dari rekomendasi-rekomendasi itu, hanya satu yang menyebutkan PLN harus mempercepat pembuatan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU).
"Jadi, jelas dalam temuan BPK ini tidak ada penyimpangan," katanya. "Untuk masalah lain, seperti genset dan sebagainya, saya harus mengingat lebih lanjut, karena itu lebih pada tugas Direktur Operasi PLN, yang sekarang adalah Direktur Utama PLN Bpk. Nur Pamudji."
DPR mempermasalahkan temuan BPK tentang DPR telah memanggil Dahlan hingga dua kali untuk menjelaskan hasil audit tersebut. Namun, Dahlan memilih tidak hadir. (kd)
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2027
Menpora Dito bertemu dengan Menteri Ahmad Belhoul yang menyampaikan dukungan dari UEA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA.
