BISNIS

Pemerintah Tolak Ide Jokowi, Rusunawa di Atas Ciliwung

"Rusun tersebut menempatkan masyarakat pada resiko yang lebih besar."

ddd
Sabtu, 24 November 2012, 00:09
Sketsa tampak atas apartemen apung di Kali Ciliwung.
Sketsa tampak atas apartemen apung di Kali Ciliwung. (Kementerian Perumahan Rakyat)

VIVAnews - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, mengatakan Kementerian PU keberatan atas rencana Pemeritah Daerah DKI Jakarta dan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di atas kali Ciliwung.

"Kami menyatakan keberatan dalam rapat koordinasi bersama Menkokesra dan itu langsung disetujui oleh seluruh peserta rapat,"  ujarnya ketika dihubungi VIVAnews, Jumat 23 November 2012.

Rapat koordinasi pembahasan permukiman kumuh di bantaran kali Ciliwung tersebut diselenggarakan di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat membahas tentang rusun di atas kali Ciliwung yang diikuti oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional

Kementerian PU, kata Budi, menolak pembangunan Rusunawa di atas kali Ciliwung karena setelah dilakukan kajian timbul banyak hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang mengatur penggunaan sungai dan dampak yang akan timbul kelak.

Ia menjelaskan dalam PP tersebut, pasal 58 ayat 2b dijelaskan tidak boleh ada bangunan yang berdiri diatas sungai kecuali memang itu sangat diperlukan. Peruntukkannya pun, menurut Budi, sangat terbatas seperti untuk membangun jembatan penyeberangan saja.  "Jadi memang tidak diperbolehkan untuk dibangun Rusun diatas sungai,"  katanya.

Selain itu, alasan lainnya adalah melihat perkembangan pengelolaan sungai di negara-negara lain.  Saat ini, sungai dikembalikan pada fungsi aslinya, yaitu untuk mengalirkan air bersih.

Lebih lanjut Budi mengatakan kementerian PU juga tidak ingin ada dampak buruk yang terjadi ke depan ketika Rusunawa ini telah berdiri. Salah satu dampak yang akan terjadi adalah kali Ciliwung akan penuh dengan sampah walaupun beberapa waktu lalu Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz mengatakan Rusunawa tersebut akan dilengkapi dengan tempat pengolahan sampah terpadu.

Kementerian PU juga tidak ingin memperbesar potensi bencana banjir jika air di kali Ciliwung terjadi banjir. "Rusun tersebut malah menempatkan masyarakat pada resiko yang lebih besar," katanya.

Selain dampak buruk terhadap sungai, Budi mengungkapkan masih harus ada kajian dari segi tata ruang dan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk itu, Budi menyarankan agar Pemda DKI Jakarta untuk membangun Rusunawa di atas tanah yang telah ada seperti di Pasar Rumput.

 

 



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
typhoon
26/11/2012
lahh.. kemaren beritanya ide dr kemenpera.., ide jokowi kan bangun dipinggir sungai, bukan diatas.
Balas   • Laporkan
romychan
26/11/2012
mau bangun diatas langitpun ngan opo2 asal peraturan garis sempadan sungai dirubah dulu, kl tak rubah nanti masyarakat ikut2an lagi.
Balas   • Laporkan
kecacil
24/11/2012
MEDIA PROPAGANDA NIH VIVANEWS!!!!!itu ide KEMENPERA,bukan ide JOKOWI..
Balas   • Laporkan
campjakarta
24/11/2012
yang jelas itu ide jokowi & tim suksesnya waktu kampanye (Djan Faridz)....Akan banyak kepentingan di sana,...??? Dukung Untuk Menolak Kebijakan Populis tapi menyalahi aturan.
Balas   • Laporkan
waonoz
24/11/2012
WAH PEMBOHONGAN PUBLIK INI NAMANYA VIVA OON
Balas   • Laporkan
wkwk10x
24/11/2012
WALAH IDE APAAN NI...IDE DARI PAK JOKOWI YA?
Balas   • Laporkan
bedhon
24/11/2012
VIVA tolong kalau nampilin berita di kontrol!Jangan sampai dimanfaatkan para petualang!!
Balas   • Laporkan
supriatna.kartam
24/11/2012
Ide siapa lagi yang mau bangun Rusunawa diatas kali, kalau pak.Jokowi kan ide nya di Bukit Duri pinggir Rel KA lahan nya PT.KAI untuk bikin RUSUNAWA , jangan lempar batu sembunyi tangan pak.menteri, nanti dipikir rakyat itu idenya Jokowi
Balas   • Laporkan
ngisingo
24/11/2012
Memang seharusnya dipertimbangkan 100 kali utk ide tsb,sangat riskan,mendingan seperti ide awal pak joko yaitu kampung deret/apalah namanya itu
Balas   • Laporkan
umaycaem
24/11/2012
Bantaran kali,pinggir rel itu adalah lahan untuk kepentingan kali dan rel kereta itu sendiri, namun ditempati secara ilegal oleh warga (pendatang). Tegakkan saja hukum yang berlaku,bersihkan pemukiman-pemukiman ilegal diarea tersebut bagaimanapun caranya.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id