Soal Rusun Ciliwung, Kemenpera Belum Sepakat

alternatif kementerian PU untuk pengganti rusun diatas ciliwung
Sumber :
  • Kementerian Pekerjaan Umum

VIVAnews – Kementerian Perumahan Rakyat menyatakan belum sepaham dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian BUMN mengenai penggunaan lahan-lahan BUMN untuk rumah susun sederhana sewa.

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa

"Beberapa lahan sudah kami konsultasikan dengan PT PLN dan kami masih dalam tahap penjajakan bersama dengan Pemda DKI," kata Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Kemenpera, Lukman Hakim di Jakarta, Selasa 27 November 2012.

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Gubernur DKI Joko Widodo bertemu membahas pembangunan rumah susun sederhana sewa di sejumlah wilayah Jakarta, salah satunya di kawasan bantaran Kali Ciliwung.

Kemenhub Pastikan Mudik 2024 Lancar, Intip Daerah Tujuan Terbanyak hingga Angkutan Terfavorit

Lukman menjelaskan, nantinya lahan milik BUMN itu akan dibangun 172 rusun dengan pembangunan tahun tunggal. "Saat ini, kami sedang mengajukan lagi 97 rusun untuk tahun jamak," ujarnya.

Saat ini, kata dia, Kemenpera masih mengerjakan finalisasi desain rusun yang akan dibangun serta penghitungan biaya yang akan dikeluarkan. Diharapkan dalam beberapa pekan ke depan sudah bisa selesai. "Sembari menunggu proses final, kami terus melakukan sosialisasi pembangunan ini," tutur Lukman.

Selain PLN, Lukman mengaku pihak kementerian juga membicarakan dengan PT Kereta Api Indonesia. Namun, ia pesimistis karena untuk PT KAI permasalahan lahan pun masih menjadi masalah kritis bagi mereka. (asp)

Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024