- VIVAnews/Iwan Kurniawan
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan delapan proyek PT Pertamina yang memiliki total investasi sebesar US$15,8 miliar. Peresmian dilakukan di KRI Makassar yang berlayar mendekati Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat, di Teluk Jakarta, Kamis 6 Desember 2012.
SBY menandatangani batu prasasti delapan proyek di dek helikopter KRI Makassar yang berhadapan langsung dengan proyek FSRU, didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Ia pun mencoba berkomunikasi dengan petugas operator FSRU, PT Nusantara Regas, menggunakan radio.
Dalam kesempatan itu, SBY meminta penjelasan peran Nusantara Regas yang mengirimkan gas dari resifikasi LNG dari Bontang untuk memenuhi pasokan gas ke Tanjung Priok. Pada FSRU itu terdiri atas sembilan pekerja dari Eropa dan 28 Indonesia.
Pertamina baru saja memperoleh setengah dari suplai LNG dari seluruh kapasitas yang berjumlah 500 FFMBMG, yang saat ini baru diperoleh dari Mahakam melalui Bontang.
"Proyek ini bisa menghemat subsidi BBM kita, yang bisa mencapai Rp16 triliun. Ini sangat luar biasa," kata SBY.
Delapan proyek yang diresmikan ini meliputi Enhanced Oil Recovery Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, dan Pertamina EP Cepu senilai US$15 miliar yang diharapkan dapat menambah produksi Pertamina 80 ribu barel per hari pada 2025.
Gas Processing Plant Sungai Kenawang dan Pulau Gading senilai US$325 juta dengan tambahan produksi migas sebanyak 26 ribu barel setara minyak per hari dengan NGL Plant Perta Samtan Gas senilai US$193 juta yang akan menambah pasokan LPG dan kondensat.
Presiden SBY juga meresmikan proyek Terminal LPG Tanjung Sekong yang berkapasitas 10 ribu MT senilai US$35 juta, dan pembangunan SPBG Coco untuk mengurangi subsidi BBM di sektor transportasi senilai US$3,7 juta, serta proyek energi terbarukan berupa pengoperasian PLTP Ulubelu Unit 1 dan 2 dengan investasi sebesar US$114 juta. (art)
MK Pastikan Tak Ada Deadlock Putuskan Perkara Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tak ada deadlock dalam pengambilan keputusan sengketa Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU).
