- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Premium, di Jakarta didukung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Itu kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng kepada VIVAnews beberapa waktu lalu.
Menurut Andy, BPH Migas selalu mendukung inisiatif pemeritah daerah yang akan mengurangi volume BBM bersubsidi di masing-masing daerahnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono Matori. "Apapun itu jika tujuannya penghematan BBM bersubsidi dan meringankan beban APBN, kami setuju," katanya kepada VIVAnews.
Fahmi menjelaskan alokasi BBM bersubsidi untuk DKI Jakarta adalah 3 juta kiloliter yang terdiri dari 2,2 juta kiloliter Premium dan 800 ribu kiloliter solar. Nilai subsidi BBM yang harus dibayar oleh negara kepada warga DKI Jakarta mencapai Rp15 triliun per tahun.
"Lebih dari Rp1 triliun per bulan atau lebih dari Rp30 miliar per hari. Ini bukan jumlah kecil, dan bisa dialokasikan untuk mengembangkan sarana publik seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tanpa ada pinjaman dari luar negeri," katanya.
Terpopuler: Catherine Wilson Malu sampai Atta Halilintar Kirim Doa
Round-up dari kanal Showbiz pada Jumat, 19 April 2024. Salah satunya tentang Catherine Wilson yang merasa malu karena mobil pemberian Idham Masse ditarik leasing.
