- VIVAnews/ Tri Saputro
VIVAnews - Setelah tertunda hampir sebulan, pemerintah dan Bank Indonesia hari ini, Rabu 23 Januari 2013, akhirnya melakukan sosialisasi awal terkait penyederhanaan penyebutan nilai mata uang rupiah atau redenominasi. Sosialisasi perdana dilakukan kepada para pengamat ekonomi hingga kalangan usaha.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan, sosialisasi ini akan dilakukan dalam skala besar dan merata di seluruh Indonesia. Termasuk di daerah tertinggal yang saat ini jumlahnya mencapai 183 daerah.
"Kami harus mampu menangkap bagaimana responsnya terhadap kebijakan ini," ujar Agus dalam acara "Kick Off Konsultasi Publik, Perubahan Harga Rupiah: Redenominasi Bukan Sanering," di Jakarta, Rabu 23 Januari 2013.
Agus meyakini, dengan fundamental ekonomi Indonesia yang baik di tengah lesunya ekonomi dunia, Indonesia sudah siap untuk menerapkan redenominasi. "Tapi, apakah masyarakatnya siap, ini yang nanti akan kami ketahui," tambahnya.
Gubernur BI, Darmin Nasution, mengatakan hal senada. Selain lebih efisien, kebijakan ini akan mengangkat kredibilitas Indonesia di dunia internasional.
Saat ini, dia menambahkan, kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dapat menurun kredibilitas, ketika masyarakat internasional melihat rendahnya nilai rupiah karena nominalnya terlalu besar.
"Kalau orang asing datang ke Indonesia, yang pertama kali dilihat di bandara adalah nilai tukar, karena untuk transaksi. Begitu dia mendengar harga dan nominalnya, langsung pandangannya jatuh, karena beratus-ratus ribu," katanya.
Untuk itu, menurut dia, kebijakan ini harus dilakukan. Namun, dia dan pemerintah harus dapat menyakini bahwa kebijakan ini mendapatkan dukungan kuat dari seluruh masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badarudin, mengatakan, pada sosialisasi perdana ini ada sekitar 230 masyarakat yang mewakili para ekonom, pakar hukum, kalangan industri perbankan maupun nonperbankan serta berbagai asosiasi perdagangan.
Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah akan berdiskusi dengan para peserta guna memberi penjelasan detail terkait kebijakan tersebut. "Undangan yang hadir kali ini memang belum mewakili masyarakat luas. Nantinya, akan diundang lagi secara masif di seluruh Indonesia," tuturnya.
