Pengusaha Butuh Kebijakan yang Pro Kemudahan Berbisnis

Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Tanjung Priok, Jakarta
Sumber :
  • Antara/ Hermanus Prihatna

VIVAnews - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen untuk tahun ini akan tercapai bila pemerintah membuat kebijakan yang mendukung kemudahan berbisnis.

"Jika didukung kebijakan yang pro dunia bisnis, kami yakin pertumbuhan ekonomi akan makin baik " ujar Ketua HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu 6 Februari 2013.

Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot

Selama ini, menurut Sarman, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang mendukung pelaku usaha. Mulai dari kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15 persen, pengenaan pajak kepada UKM yang beromzet miliaran rupiah, dan kenaikan upah minimum provinsi yang sangat tinggi. "Kenaikan UMP 44 persen kan sudah kebablasan," kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah diharapkan membangun kerja sama dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pengusaha sebelum membuat kebijakan. Menurutnya, hal ini penting demi menghindari kebijakan yang dihasilkan pemerintah malah berujung menyusahkan pengusaha.

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

Meski begitu, Sarman tetap mengapresiasi pemerintah atas capaian pertumbuhan ekonomi yang baik pada 2012. Meski meleset dari target 6,5 persen, namun capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,23 persen itu termasuk prestasi yang dapat dibanggakan. Sebab, Indonesia masuk kategori negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di dunia.

"Itu prestasi Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi dunia, di mana Eropa dan Amerika sedang guncang, Indonesia masih berada pada koridor perekonomian terbaik dunia," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan pencapaian perekonomian Indonesia mencapai 6,8 persen. Namun, ada kemungkinan terjadinya downside risk atau risiko yang merugikan. Selengkapnya . (asp)

Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Jemaah haji Indonesia mendengarkan khutbah Subuh jelang wukuf.

Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial

Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024