- Puthut EA
VIVAnews - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat DKI Jakarta memegang rekor terbanyak untuk penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2013 ini. Sebanyak 492 perusahaan yang mengajukan permohonan, umumnya dari sektor padat karya seperti garmen dan alas kaki, baik pemodal asing, swasta nasional, maupun joint venture.
"Dari jumlah yang diajukan itu, SK Kepala Dinas baru memutuskan 43 perusahaan diterima dan 20 ditolak," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari, Selasa 12 Januari 2013.
Dita mengatakan, ada 15 perusahaan padat karya yang telah lengkap berkasnya, termasuk mengantongi persetujuan dari para pekerja di tingkat perusahaan, namun tak kunjung mendapat SK Gubernur untuk penangguhan. Perusahaan ini rata-rata berlokasi di Kawasan Berikat dari sektornya padat karya garmen, dengan jumlah pekerja berkisar 1.200-5.000 orang.
Sesuai aturan di DKI, keputusan penangguhan untuk perusahaan dengan jumlah pekerja kurang dari 1.000 dengan SK Kepala Dinas, sedangkan untuk jumlah pekerja lebih dari 1.000 melalui SK Gubernur. "Sehingga ini merupakan wewenang mutlak Gubernur Jokowi, bukan Kepala Dinas lagi," katanya.
"Kami meminta Pak Jokowi untuk memberi kepastian penangguhan upah ini," katanya.
Sesuai Peraturan Menteri tentang Penangguhan 231/2003, dalam masa tunggu buruh/pekerja hanya dibayar sebesar upah lama. Maka, saat ini, hampir 30.000 pekerja di Kawasan Berikat Nusantara tempat ke-15 perusahaan tersebut berlokasi hanya menerima upah Rp1.529.000, terhitung sejak Januari. "Janganlah kita berlama-lama menggantung nasib orang," katanya.
Sekadar informasi, Pada November lalu, Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan besaran nilai Jakarta pada 2013 sebesar Rp2.216.243.
"UMP ini 112 persen dari besaran Kebutuhan Hidup Layak Jakarta," ujar Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Dedet Sukendar, di Balai Kota, 14 November. (eh)
Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum dengan Sesama Jenis, Kantor Disegel
Kantor Wali Nagari Singguliang Lubuak Aluang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disegel oleh warga setempat, Kades dituduh hubungan sejenis
