- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) menggelar aksi yang menuntut pemerintah untuk mencabut PP Nomor 109/2012 yang dinilai telah merugikan petani tembakau, Senin 4 Maret 2013. Dalam aksi ini, mereka menggelar teatrikal sebagai lambang matinya demokratisasi hak asasi manusia.
Pantauan VIVAnews, di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, para pengunjuk rasa duduk melingkar dan di dalamnya ada beberapa orang yang tubuhnya dicat putih dan bertuliskan "Sahkan RUU Tembakau," dan "Tolak PP 109" yang berada dalam lingkaran manusia.
Seorang anggota yang wajahnya dicat putih, berbaju putih dengan berbalut kain, serta mengenakan caping, itu berjalan mondar-mandir sambil membawa pembakar kemenyan sambil melafalkan teks-teks yang menyerukan tuntutan pencabutan PP ini.
Lalu, seorang koordinator aksi, Galih Aji, menyerukan beberapa tuntutan kepada pemerintah, salah satunya adalah menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan PP 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau bagi Kesehatan. "Kami memiliki tiga tuntutan kepada pemerintah," kata Galih.
Ketiga tuntutan itu, Galih melanjutkan, adalah menolak pemberlakuan PP 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau bagi Kesehatan dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencabut peraturan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut.
Selain itu, meminta pemerintah dan pembuat regulasi untuk segera mengesahkan RUU pertembakauan yang berpihak kepada stakeholder pertembakauan serta berpihak kepada industri nasional. Mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan berbagai sektor masyarakat lainnya yang terkena imbas dari PP 109 untuk bergabung dan mengonsolidasikan kekuatan melalui wadah KNPK ini.
Mereka merasa PP ini dinilai merugikan banyak pihak, yaitu petani tembakau yang kesulitan untuk menjual tembakau, industri rokok yang diharuskan untuk memenuhi sejumlah peraturan dalam PP tersebut yang dinilai lebih mengatur pada bidang perdagangan, dan perusahaan periklanan.
Selain itu, PP ini dinilai bisa mengurangi pendapatan APBD dari setiap daerah yang berasal dari pajak iklan di luar media, seperti billboard dan spanduk. "Kami merasa PP ini lebih banyak mengatur kepada perniagaan, bukannya kesehatan," kata Galih.
Aksi damai ini diikuti puluhan orang yang berasal dari anggota KNPK Jakarta, para mahasiswa yang berasal dari UIN Jakarta dan IISIP Jakarta, serta beberapa pedagang asongan. Aksi ini dimulai pukul 11.30 WIB dan rencananya berakhir pukul 13.00 WIB.
Dalam aksi ini, kepolisian dari Polsek Gambir dan Polda Metro Jaya mengerahkan puluhan anggota untuk mengamankan aksi damai itu. Pengamanan ini dilakukan di depan Istana. "Ada 25-30 polisi dari Polsek Gambir dan Polda," kata seorang polisi dari Polsek Senen, Suharto. (art)
Elon Musk Batalkan Kunjungan ke India, Ini Alasannya
Elon Musk menunda rencana perjalanannya ke India, di mana ia dijadwalkan akan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi, dia bermaksud untuk menjadwal ulang kunjungan itu.
