Sumber :
- Alfin Tofler/VIVAnews
VIVAnews -
Kementerian Keuangan percaya bahwa maraknya kasus investasi bodong saat ini tidak akan mengganggu rencana pemerintah untuk perluasan akses keuangan, khususnya perbankan, kepada masyarakat.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kementerian keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, program perluasan akses keuangan inklusif yang sedang didorong pemerintah saat ini lebih mengarah kepada perluasan akses keuangan paling dasar di masyarakat yaitu kepemilikan rekening bank.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kementerian keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, program perluasan akses keuangan inklusif yang sedang didorong pemerintah saat ini lebih mengarah kepada perluasan akses keuangan paling dasar di masyarakat yaitu kepemilikan rekening bank.
"Kami mendorong masyarakat agar dapat mengakses bank dengan kepemilikan rekening, bukan langsung investasi," katanya di Jakarta, Selasa 5 Maret 2013.
Maraknya kasus investasi bodong, katanya, lebih disebabkan kurangnya perlindungan konsumen saat ini. Penipuan investasi ini terjadi karena warisan masa lalu dimana tidak adanya lembaga yang khusus mengurus perlindungan konsumen.
Ia menjelaskan dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kasus-kasus serupa akan bisa diminimalisir. "Di dalam OJK ada perlindungan konsumen, mudah-mudahanan hal tersebut bisa diatasi lebih awal," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami mendorong masyarakat agar dapat mengakses bank dengan kepemilikan rekening, bukan langsung investasi," katanya di Jakarta, Selasa 5 Maret 2013.
