Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberlakukan oleh pemerintah apabila anggaran dana kompensasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin sudah tersedia dan disetujui parlemen.
Dalam sambutan pembukaan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa 30 April 2013, SBY menjelaskan bahwa pemerintah memastikan perhitungan mengenai bantuan kepada masyarakat ini tepat dan sesuai dengan laju inflasi dampak kebijakan menaikkan harga BBM.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Dalam sambutan pembukaan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa 30 April 2013, SBY menjelaskan bahwa pemerintah memastikan perhitungan mengenai bantuan kepada masyarakat ini tepat dan sesuai dengan laju inflasi dampak kebijakan menaikkan harga BBM.
"Berapa kenaikan inflasi, kami bantu yang tidak mampu dan kami lindungi," ujar SBY.
Dengan demikian, Presiden sekaligus membantah anggapan maupun isu yang beredar mengenai kenaikan harga BBM akan resmi diumumkan pada pembukaan Musrenbangnas ini.
SBY menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini menunggu dana kompensasi perlindungan sosial bagi masyarakat menengah bawah siap. Pemerintah berencana mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 dalam waktu dekat untuk meminta persetujuan mengenai dana kompensasi kenaikan harga BBM itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemerintah, kata Presiden, mengharapkan pembahasan APBN-P tersebut lancar dan dapat rampung pada bulan depan atau Mei 2013.
"Jika DPR sepakat, insya Allah Mei nanti, berarti dana kompensasi dan bantuan masyarakat sudah siap. Dengan begitu, kenaikan harga BBM dengan ukuran tertentu akan dapat diberlakukan," kata SBY.
Dalam kesempatan itu, dihadapan seluruh kepala daerah, SBY juga menyampaikan bahwa kesehatan fiskal dan APBN perlu tetap dipelihara agar tidak mengganggu stabilitas pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Subsidi BBM yang terlalu saat ini, menurut SBY, harus diakui memang sudah sangat membebani APBN. "Subsidi BBM memang perlu dikurangi
dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur," kata dia.
Namun, pemerintah bersikap hati-hati dalam memutuskan kenaikan harga BBM karena tidak ingin membebani masyarakat terlalu berat, terutama rakyat miskin yang perlu dilindungi. Maka kenaikan harga BBM itu harus dijaga dalam batas tertentu agar tak mengikuti tren harga ekonomis pasar.
"Kami tidak ingin dan tak ada niat untuk menaikkan (harga BBM) itu hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomiannya," kata SBY.
Dengan menaikkan harga BBM secara terukur itu, Presiden melanjutkan, maka fiskal dan APBN akan menjadi lebih sehat, perekonomian nasional lebih aman di tengah ancaman resesi ekonomi dunia, ketahanan ekonomi nasional juga tetap terjaga, serta dana untuk membiayai kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur demi menunjang laju pertumbuhan ekonomi bakal tersedia.
"Subsidi pun akan lebih adil dan tepat sasaran," tegas SBY. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Berapa kenaikan inflasi, kami bantu yang tidak mampu dan kami lindungi," ujar SBY.
