Sumber :
- ANTARA/Lucky R.
VIVAnews -
Pertamina menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri untuk melaksanakan sistem monitoring program (SMP) pengendalian BBM bersubsidi. Rencananya, perusahaan pelat merah ini akan memasang sistem informasi teknologi (IT) ini di daerah-daerah yang rawan penyelundupan BBM bersubsidi.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, di Jakarta, Kamis malam, 2 Mei 2013, menjelaskan Pertamina menunggu persetujuan dari tiga instansi pemerintah, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan untuk memasang sistem pengendalian BBM dengan menggunakan teknologi informasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok, Ahmad Syaikhu: Kinerjanya Bagus
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, di Jakarta, Kamis malam, 2 Mei 2013, menjelaskan Pertamina menunggu persetujuan dari tiga instansi pemerintah, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan untuk memasang sistem pengendalian BBM dengan menggunakan teknologi informasi.
Setelah SKB keluar, Pertamina akan langsung memasang sistem pengendalian dengan menggunakan
radio frequency identification
(RFID) di Jakarta dan Kalimantan. "Kami menggunakan sistem ini di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah," kata dia.
Pemerintah akan memasanf RFID di 5.040 SPBU dan 9 ribu nosel. Kemudian, Pertamina juga akan memasang sistem IT ini pada 10 juta kendaraan bermotor pribadi dan 18 juta kendaraan umum. Dengan SMP ini maka Pertamina bisa menghemat lebih dari sejuta kiloliter.
"Bisa menghemat minimal 1,5 juta kiloliter dan bisa menghilangkan pelangsir di sekitar pertambangan," kata mantan Direktur Utama Badak LNG ini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Setelah SKB keluar, Pertamina akan langsung memasang sistem pengendalian dengan menggunakan
