Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, Minggu 5 Mei 2013, meminta agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Konkretnya, pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Gita Wirjawan di sela-sela peringatan Hari Konsumen Nasional 2013 di Semarang, menyatakan BPSK selain berfungsi sebagai menyelesaikan masalah dan sengketa konsumsn juga berfungsi mensosialisasikan hak-hak konsumen.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tegaskan Hubungan dengan Syifa Hadju Baik-baik Saja, Rizky Nazar: Tidak Ada Orang Ketiga
Gita Wirjawan di sela-sela peringatan Hari Konsumen Nasional 2013 di Semarang, menyatakan BPSK selain berfungsi sebagai menyelesaikan masalah dan sengketa konsumsn juga berfungsi mensosialisasikan hak-hak konsumen.
Baca Juga :
Setengah Penjualan Suzuki Berasal dari Mobil Ini
“Makanya konsumen harus mendapatkan perlindungan agar mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan, konsumen juga mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, juga hak konsumen dilindungi dalam memilih barang atau jasa yang akan digunakan,” dalam keterangan tertulis.
Ekonomi prorakyat, kata Gita, mendahulukan kepentingan konsumen. Karena konsumen adalah komponen terbesar rakyat yang menopang kemajuan ekonomi nasional. Gita mengingatkan bahwa dalam konsumsi nasional jangan sampai barang yang dikonsumsi rakyat itu berasal dari luar negeri.
“Ekonomi kita pro rakyat, kita harus mengutamakan barang-barang buatan dalam negeri. Pokoknya, kita semua harus cinta buatan Indonesia,” ujar Ketua Umum PBSI ini.
Pemerintah juga aktif mencanangkan Gerakan Konsumen Cerdas Cinta Buatan Indonesia (GKCCBI) yang merupakan wujud UU Perlindungan Konsumen. “UU Perlindungan Konsumen ditetapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen terhadap kesadaran, pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi konsumen, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab,” kata Gita. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Makanya konsumen harus mendapatkan perlindungan agar mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan, konsumen juga mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, juga hak konsumen dilindungi dalam memilih barang atau jasa yang akan digunakan,” dalam keterangan tertulis.
