- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Para pengusaha pribumi yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi)) mendukung kepemimpinan Suryo Bambang Sulisto di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) hingga masa jabatan berakhir pada 2015.
"Munaslub yang terjadi kemarin tidak konstitusional, karena rapat pleno tersebut tidak dihadiri DPD yang diwajibkan," kata Ketua Umum Hippi, Suryani Motik, dalam acara peluncuran logo baru Hippi di Jakarta, Rabu 8 Mei 2013.
Untuk itu, organisasi yang ia pimpin akan tetap mendukung masa kepemimpinan Kadin saat ini. Suryani mengungkapkan, para pengusaha pribumi sangat menyayangkan kondisi Kadin Indonesia saat ini, karena dapat mengganggu stabilitas organisasi Kadin. Apalagi, Kadin terdiri atas para pengusaha profesional di bidangnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Kelembagaan DPP Hippi, Dhaiswara K Harjono, mengungkapkan, seluruh pengurus Hippi sepakat untuk tidak mendukung adanya kegiatan munaslub oleh pribadi-pribadi yang mengatasnamakan Kadin. Baik yang mengatasnamakan anggota luar biasa ataupun Kadin daerah.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia secara resmi mencabut keanggotaan Oesman Sapta Odang dari Kadin Indonesia.
Oesman secara otomatis kehilangan jabatannya sebagai ketua Dewan Pertimbangan, karena terlibat sebagai penggagas munaslub Pontianak.
Dalam keterangan resminya, Senin 29 April 2013, Kadin Indonesia juga telah mencabut keanggotaan 9 ketua Kadin Daerah yang terlibat dalam munaslub Pontianak yang bukan bagian dari kegiatan resmi Kadin Indonesia.
“Kadin Indonesia menilai Oesman Sapta telah melakukan pelanggaran berat,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. (art)