Pemerintah Kesulitan Bebaskan Lahan Tol Medan-Kualanamu

Sejumlah pekerja saat menyelesaikan proyek infrastruktur. (Ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA/Septianda Perdana
VIVAnews - Pemerintah mengaku kesulitan untuk membebaskan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu, Sumatera Utara.
Arema FC Langsung Tatap Laga Lawan PSS 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, saat ditemui di Jakarta, Jumat 10 Mei 2013, mengungkapkan, pembebasan lahan untuk tol ini baru mencapai 60 persen. "Lahannya memang masih banyak yang perlu dibebaskan," ujarnya.
Sentil Gugatan Paslon 01 dan 03 di MK, Qodari Soroti 2 Hal Ini

Djoko menuturkan, walau masih banyak lahan yang harus dibebaskan, tapi ada hal yang meringankan. Karena, hampir 40 persen lahan sisanya merupakan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dengan demikian, proses pembebasan lahan tidak perlu bernegosiasi dengan banyak pihak.
Kunjungan ke Luar Negeri, Prabowo Subianto Akan ke China dan Bertemu Xi Jinping

Kendati demikian, bukan berarti pembebasan lahan ini tanpa masalah. Sebab, di atas tanah yang secara legal dimiliki PTPN ini, ada beberapa bidang yang ditempati oleh masyarakat yang memiliki surat izin untuk tinggal.

"Di sini masalahnya, kami mau bayar, tapi itu bukan tanah mereka, sehingga kami tidak punya wewenang untuk melakukan pembayaran," ujar Djoko.

Kementerian, menurut Djoko, menginginkan pembebasan lahan secepat mungkin. Namun, dengan catatan, harus sesuai dengan prosedur.

Untuk pembebasan tanah, kementerian mempunyai uang guna membayar penggantian, tapi tidak bisa membeli tanah kepada masyarakat yang bermasalah.

Mengenai target, Djoko mengungkapkan, pembebasan tanah tidak bisa mencapai angka 100 persen. Walaupun demikian, diperkirakan pada akhir tahun ini, untuk ruas tol sudah bisa diumumkan pemenang tendernya, karena tanah yang dibebaskan diperkirakan sudah di atas 75 persen.

Sementara itu, dia mengaku bahwa untuk bagian jalan tol yang menjadi hak pemerintah dalam pembangunan jalan tol ini, tidak menemui masalah yang berarti hingga kini.

Untuk bagian pemerintah, menurut Djoko, mulai dibangun pada akhir tahun lalu. Peletakan batu pertama proyek infrastruktur tersebut dilakukan di Desa Penara, Kecamatan Batang Kuis, Medan, Sumatera Utara.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menambahkan, jalan tol sepanjang 17,8 kilometer tersebut dibangun dengan total investasi senilai Rp1,34 triliun dan berasal dari pinjaman China.

"Proyek bagian pemerintah ini ditargetkan bisa rampung dalam waktu 900 hari," kata dia. (art)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya