Sumber :
- ANTARA/Lucky.R
VIVAnews -
Investor perusahaan minyak dan gas (migas) asing mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Hal ini dikatakan Vice President International Handling Service (IHS) Asia Pasific, Victor Shum, pada Rabu sore 15 Mei 2013.
Ia pun menilai, subsidi yang dilakukan pemerintah sesungguhnya bukanlah jalan satu-satunya untuk membantu masyarakat miskin. Menurut Shum, banyak jalan yang bisa dilakukan untuk menolong masyarakat miskin selain memberikan subsidi BBM.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Gaza dan Sudan Terus Dilanda Konflik, Umat Muslim Tidak Bisa Merayakan Idul Fitri Seperti Biasa
Baca Juga :
Hasil Lengkap Pertandingan Pebulutangkis Indonesia di BAC 2024: Grego, Jonatan dan Ginting Ngamuk
Ia pun menilai, subsidi yang dilakukan pemerintah sesungguhnya bukanlah jalan satu-satunya untuk membantu masyarakat miskin. Menurut Shum, banyak jalan yang bisa dilakukan untuk menolong masyarakat miskin selain memberikan subsidi BBM.
"Misalnya ada penguatan jaring pengaman sosial (JPS)," kata Shum memberi contoh saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2013.
Program JPS ini katanya, adalah program Bank Dunia untuk membantu negara berkembang untuk memberantas kemiskinan. Program ini meliputi perlindungan akses kesehatan, pendidikan, dan jasa sosial lainnya.
Tidak hanya itu, Shum berkata bahwa pemerintah seharusnya memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat bahwa pemberian subsidi pada BBM berdampak buruk bagi negara, yaitu memberatkan anggaran belanja pendapatan negara. Seperti yang diketahui, APBN mengalokasikan dana yang sangat besar untuk BBM bersubsidi pada tahun 2013, yaitu Rp300 triliun.
"Harus ada pencerdasan dari pemerintah untuk masyarakat bahwa subsidi ini justru memberatkan negara," kata dia.
Pemerintah memang terkesan bimbang dalam memutuskan kenaikan harga BBM. Pertama, pemerintah mempersiapkan sistem dua harga dalam mengurangi subsidi BBM, tapi tidak jadi.
Mereka berpendapat belum adanya kompensasi bagi masyarakat miskin terkait kenaikan BBM. Akibat sikap pemerintah ini, ada pihak-pihak yang mengkritiknya. Perusahaan rating dunia, Standard & Poor (S&P), misalnya, yang menurunkan peringkat utang Indonesia dari BBB dengan outlook positif menjadi BBB dengan outlook stabil.
Melihat kondisi itu, Shum melihat para investor maklum terhadap keadaan politik dan sosial yang akan terjadi apabila pemerintah jadi mengurangi subsidi harga BBM.
Halaman Selanjutnya
"Misalnya ada penguatan jaring pengaman sosial (JPS)," kata Shum memberi contoh saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2013.
