BISNIS

DPR Pertanyakan Kriteria Miskin Penerima Kompensasi BBM

BLSM menjadi pembahasan panas antara pemerintah dengan DPR.

ddd
Senin, 27 Mei 2013, 14:47
Pembagian BLT pada 2009 lalu.
Pembagian BLT pada 2009 lalu.  
VIVAnews - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disertai dengan bantuan langsung sementara tunai (BLSM) menjadi pembahasan panas antara pemerintah dengan Komisi XI DPR-RI, Senin 27 Mei 2013.

Anggota Komisi XI DPR, Marurar Sirait mempertanyakan bentuk kompensasi untuk rakyat miskin dalam bentuk BLSM sebesar Rp150 ribu per bulan. Menurutnya, sebelum BLSM tersebut sampai di masyarakat, pemerintah harus memiliki indikator yang jelas mengenai definisi kemiskinan.

"Pertama kriteria yang jelas indikator miskin seperti apa, kemudian, hampir miskin itu seperti apa. Nah, posisi hari ini seperti apa," kata Marurar dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng juga mempertanyakan mengenai langkah pemberian BLSM. Ia menyarankan agar pemerintah tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan mengenai kenaikan BBM subsidi.

"Saya harap pak Menteri Keuangan yang baru terpilih Chatib Basri bisa berpikir out of the box," ujarnya.

Mekeng juga mengungkapkan, banyak anggota dewan yang tidak setuju dengan opsi kenaikan BBM dan skema pendistribusian BLSM ke tangan masyarakat. "Saya yakin anggota dewan itu tidak setuju, walaupun pemimpin partainya setuju," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, besaran BLSM mencapai Rp150 ribu per bulannya. "BLSM akan diberikan selama lima bulan kepada 15,5 juta keluarga miskin di Indonesia atau meng-cover sekitar 60 juta jiwa," kata dia di Yogyakarta, akhir pekan lalu. (asp)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id