Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Menteri-menteri bidang ekonomi mengelar pertemuan dadakan dengan pimpinan DPR, Senin pagi ini, 3 Mei 2013. Lantaran karena ikut pertemuan mendadak itu, rapat pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang seharusnya digelar pukul 10 pagi terpaksa ditunda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di Gedung DPR, Jakarta, Senin 3 Juni 2013, mengatakan bahwa pertemuan seperti ini biasa dilakukan pemerintah dan DPR, di sela pembahasan anggaran.
Hatta membantah bahwa pertemuan dadakan itu terkait penolakan beberapa fraksi di DPR soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Tidak ada penolakan kenaikan harga BBM, karena nanti DPR akan memutuskan dalam Sidang Paripurna. Kalau untuk masing-masing fraksi silahkan saja, namanya juga dinamika politik," ujar Hatta.
Hatta menegaskan bahwa pembahasan dengan Banggar DPR tentang masalah ini tetap akan dilakukan. Namun, menunggu pertemuan dengan pimpinan DPR selesai.
Senada dengan Hatta, Ketua DPR, Marzuki Alie mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, tidak ada agenda khusus dalam pertemuan para menteri dengan pimpinan DPR itu. Para pimpinan DPR hanya ingin mengetahui perkembangan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) dari sisi pemerintah.
"Tidak ada pembahasan yang khusus. Saya kan belum kenalan dengan Menkeu (menteri keuangan) yang baru," ungkapnya.
Menteri Keuangan, Chatib Basri juga mengatakan bahwa dia memang belum secara formal dengan pimpinan DPR. Selain berkenalan, pertemuan ini digelar sambil berkoordinasi soal pembahasan RAPBN-P tersebut. "Tidak ada pembahasan yang khusus," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar berharap, koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR bisa mempermulus pembahasan RAPBN-P, sehingga selesai dengan baik dan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hatta menegaskan bahwa pembahasan dengan Banggar DPR tentang masalah ini tetap akan dilakukan. Namun, menunggu pertemuan dengan pimpinan DPR selesai.
