Sumber :
- Antara/ Jafkhairi
VIVAnews - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp3,8 triliun.
Angka ini, sebelumnya disepakati dalam beberapa kali rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR. Kementerian PU sebelumnya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur.
Baca Juga :
LIVE: Momen Bersejarah Raja Aibon Serahkan Tongkat Komandan Pasukan Tengkorak TNI ke Letkol Danu
Kendati demikian, akhirnya DPR dalam sidang semalam, yang baru dimulai pukul 22.00 WIB ini memutuskan dalam rapat badan anggaran tambahan untuk Kementerian PU adalah sebesar Rp9,09 triliun.
Angka ini, menurut Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama, adalah jumlah total yang didapatkan kementerian setelah dilakukan dari jumlah anggaran PU yang tidak jadi dipotong dari Rp6 triliun yang seharusnya dihemat.
"Selain tambahan yang disepakati oleh banggar adalah Rp 9,09 triliun, PU mendapatkan reward Rp58,7 miliar sehingga total APBN 2013 setelah APBN Perubahan untuk Kementerian PU adalah Rp83,328 triliun," kata dia.
Dengan demikian, Laurens melanjutkan, Kementerian PU yang tadinya mendapatkan pagu di tahun 2013 sebesar Rp77,97 triliun mendapatkan target pemotongan Rp6,1 triliun dan akhirnya disepakati Rp3,80 triliun. Setelah itu, PU mendapatkan tambahan anggaran APBN-P sebesar Rp9,09 triliun, sehingga total anggaran untuk Kementerian PU adalah Rp83,32 triliun.
Terkait dengan besaran jumlah APBN-P yang dikucurkan itu, maka Komisi V DPR juga mengusulkan agar belanja infrastruktur 2013, pelaksanaannya dapat diperpanjang sampai akhir Maret 2014.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Selain tambahan yang disepakati oleh banggar adalah Rp 9,09 triliun, PU mendapatkan reward Rp58,7 miliar sehingga total APBN 2013 setelah APBN Perubahan untuk Kementerian PU adalah Rp83,328 triliun," kata dia.
