Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2013 turun menjadi 28,07 juta orang atau 11,37 persen. Sebelumnya, pada September 2012, jumlah tersebut mencapai 29,59 juta orang atau 11,66 persen.
Kepala BPS, Suryamin, di kantornya, Jakarta, Senin 1 Juli 2013, mengatakan, ada beberapa faktor yang mendorong penurunan kemiskinan tersebut, antara lain, rendahnya inflasi pada periode September hingga Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Workshop Makin Cakap Digital, Membentuk Kesadaran Etika Berjejaring bagi Guru dan Murid Sorong Papua
Kepala BPS, Suryamin, di kantornya, Jakarta, Senin 1 Juli 2013, mengatakan, ada beberapa faktor yang mendorong penurunan kemiskinan tersebut, antara lain, rendahnya inflasi pada periode September hingga Maret 2013.
Baca Juga :
Ada Luka Tembus Pelipis Anggota Satlantas Polresta Manado yang Ditemukan Tewas di Mampang
"Kemudian, upah buruh naik dan harga beras secara nasional juga relatif stabil," ujarnya.
Tumbuhnya ekonomi Indonesia para triwulan pertama 2013 dibandingkan triwulan empat 2012 juga ikut memengaruhi. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran pada Februari menjadi 5,92 persen dibanding Agustus tahun lalu sebesar 6,14 persen.
"Kemudian, harga eceran beberapa komoditas bahan pokok juga turun, seperti minyak goreng 5,1 persen dan tepung terigu 0,2 persen," tambahnya.
Suryamin mengatakan, tidak semua daerah mengalami penurunan kemiskinan. Dari 34 provinsi, ada beberapa provinsi yang meningkat jumlah masyarakat miskinnya.
Tujuh provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Banten, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, serta Papua. "Artinya, di luar itu, terjadi penurunan, sehingga secara nasional menurun," tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan kepulauan, Pulau Maluku dan Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 23,97 persen, diikuti Bali dan Nusa Tenggara 14,51 persen, Sumatera 11,51 persen, Sulawesi 11,22 persen, Jawa 10,92 persen, dan 6,37 persen di Provinsi Kalimantan. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kemudian, upah buruh naik dan harga beras secara nasional juga relatif stabil," ujarnya.
