- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin dari 6 persen menjadi 6,5 persen.
Kenaikan ini sejalan kondisi perekonomian yang melambat, dan perkiraan puncak inflasi akibat kenaikan harga BBM akan terjadi pada Juli.
Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk, Ryan Kiryanto, kepada VIVAnews, Kamis 11 Juli 2013, menilai, kenaikan BI Rate akan berdampak pada industri perbankan. Salah satu indikasinya adalah kenaikan pada suku bunga simpanan dan suku bunga kredit perbankan, seperti kredit pemilikan rumah (KPR), ritel, dan korporasi.
"Bahkan, LPS juga akan menaikkan suku bunga penjaminan minimal 25-50 basis poin untuk simpanan rupiah guna menenangkan pasar perbankan," kata Ryan di Jakarta.
Kendati demikian, Ryan mengakui, kenaikan BI Rate adalah bentuk antisipasi terkait pelemahan rupiah dan tingginya inflasi. Menurut dia, tekanan terhadap nilai tukar akan bertambah dengan defisit neraca perdagangan sebesar US$590,4 juta pada Mei 2013.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan terjadi, karena kenaikan impor bahan konsumsi dan modal.
"BI juga melihat proyeksi inflasi yang cenderung tinggi, berkisar 7,4 hingga 8 persen, setelah kenaikan harga BBM bertepatan dengan bulan Ramadan. Bahkan, saat ini kenaikan harga bahan pangan nyaris tak terkendali," ujarnya.
Sebelumnya Gubernur BI, Agus Martowardojo, menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan harus dilakukan untuk memastikan lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi dapat kembali stabil.
"Kami juga menaikkan suku bunga deposit facility 50 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility tetap 6,57 persen," ujar Agus.
Kenaikan BI Rate ini, Agus menambahkan, juga diperkuat dengan beberapa penguatan bauran kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat efektif dalam menekan inflasi.
Penguatan bauran kebijakan yang dimaksud itu antara lain, pertama, melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring fundamental dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas.
Kedua, memperkuat langkah koordinasi dengan pemerintah dengan fokus menekan inflasi dan memperkuat makro ekonomi serta sistem keuangan.
Ketiga, menyempurnakan ketentuan rasio loan to value di sektor properti, terkait kredit pemilikan rumah dan apartemen untuk tipe-tipe tertentu.
Menkes: Kalau Mau Mencapai Indonesia Emas 2045, Masyarakat Harus Sehat dan Pintar
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan anggaran Kementerian Kesehatan agar didahulukan daripada pendidikan. Hal itu disampaikan Menkes saat Jokowi hadiri raker
