Hatta: Data Salah, Stabilisasi Harga Daging Gagal

Islamic Book Fair 2013
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews
Pemain Ini Cocok Gabung Man City, Kata Aguero
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Rabu 17 Juli 2013, menyatakan bahwa kelambanan stabilisasi harga daging yang sudah melambung amat tinggi di pasar disebabkan oleh data yang tidak selaras di antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, sebagai dua instansi terkait yang bertanggungjawab pada penanganan persoalan ini.

Ungkapan Airlangga Hartarto Kalau Golkar Bangga Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024

Hatta menjelaskan, perbedaan data kedua kementerian itu membuat kebijakan stabilisasi yang diterapkan menjadi tidak efektif dalam menekan harga daging sapi saat ini.
Sedang Tersandung Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Ammar Zoni Ungkap Doa untuk Anak dan Kelurga


"Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyampaikan sisi
demand
-nya, Menteri Pertanian Suswono menyampaikan sisi suplainya. Tapi ternyata tidak klop," ujar Hatta di kantornya, Jakarta.


Menurut Hatta, Suswono menyampaikan bahwa persediaan sapi di dalam negeri saat ini mencapai 14 juta ekor yang dikelola oleh peternak. Namun persediaan tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk mencukupi permintaan masyarakat.


"Jumlah sapi itu dianggap sebagai suplai, padahal belum tentu. Bisa saja yang punya sapi tidak mau jual, buat tabungan aja," kata Hatta.


Pemerintah, Hatta melanjutkan, mentargetkan harga daging sapi stabil dipatok Rp75 ribu per kilogram. Untuk itu, keran impor sapi potong pun dibuka guna mencukupi kebutuhan dan permintaan yang tinggi.


Namun, Hatta menegaskan, kepentingan peternak dalam negeri akan tetap diprioritaskan.


"Kalau kami mau menurunkan harga sebawah-bawahnya, bisa dengan membuka keran impor seluas-luasnya, akan turun juga Rp50.000-60.000 per kg. Tapi apa itu tujuan kita, mengorbankan para peternak? Tidak," kata Hatta.


Untuk itu, menurut Hatta, perlu pembenahan yang serius didalam mekanisme kerjasama kedua kementerian terakit dalam mengatasi permasalahan ini. "Mereka ingin menyederhanakan perizinan, satu atap. kemudian mempercepat proses," kata Hatta.


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya