BISNIS

MK: SKK Migas Cuma BP Migas yang Berganti Baju

Tertangkapnya Kepala SKK Migas menandakan lembaga ini cuma ganti baju.

ddd
Kamis, 15 Agustus 2013, 18:30
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyatakan institusinya tidak bisa membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) walaupun ada pihak yang melaporkan. Pasalnya SKK Migas merupakan bentukan pemerintah, bukan lembaga yang diatur Undang-undang.

Akil mengungkapkan ketika ditemui VIVAnews di kantornya, Kamis 15 Agustus 2013. Menurutnya, hal ini berbeda dengan Mahfud MD yang ketika menjabat ketua MK bisa membubarkan BP Migas.

"SKK ini kan sebenarnya hanya adhoc sambil menunggu pengganti BP Migas yang dibentuk oleh undang-undang," katanya.

Padahal, menurut Akil, SKK Migas saat ini sama saja dengan BP Migas. Malahan ia menyebut SKK Migas hanyalah BP Migas yang berganti baju. Alasannya, hampir semua orang yang ada di SKK Migas merupakan orang yang sama dengan di BP Migas. "Ini sama saja," katanya.

Akil memberikan saran kepada pemerintah agar bisa mencermati betul putusan MK mengenai pembubaran BP Migas terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45.

Dalam putusannya MK menjelaskan bagaimana konteks pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Saat ini undang-undang baru yang mengatur pengelolaan sumber daya alam sedang dibahas di DPR. Namun ia berharap, undang-undang migas yang baru tidak menurunkan standar pemerintah dalam mengelola kekayaan alam.

MK sendiri hingga saat ini belum menerima laporan menyimpang seperti yang terjadi di BP Migas. Namun, hal ini karena lembaga pengelola industri migas yang menghasilkan tidak kurang dari Rp300 triliun ini baru berdiri.  "Sekarang sudah ada buktinya. Dengan tertangkapnya kepala SKK itu berarti memang tidak ada perubahan struktur yang berarti," katanya.

Sekadar informasi, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tertangkap atas dugaan menerima gratifikasi miliaran rupiah. Rudi ditangkap di kediamannya pada Selasa malam, 13 Agustus 2013. Penyidik KPK menyita sejumlah barang dari rumah mantan Wakil Menteri ESDM itu, antara lain uang tunai senilai US$490 ribu dan Sin$127 ribu, segepok dokumen, dan motor gede merek BMW yang diduga bagian dari penyuapan. (adi)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com