Sumber :
- VIVAnews/Alfin Tofler
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menghidupkan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Wacana ini dikemukakan oleh Presiden, saat pulang dari Kazakhstan. Negara ini juga baru melakukan pemindahan ibu kota.
Lalu, apa kata petinggi Kementerian Pekerjaan Umum mengenai ide pemimpin mereka itu?
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan bahwa Jakarta saat ini memang menjadi kota multifungsi. Di ibu kota negara ini, semua aspek tumbuh subur. Tercatat, sektor pendidikan, industri, perdagangan, jasa, hingga properti berkembang.
"Itu yang menyebabkan dari segi lingkungan semakin buruk dan kemacetan yang luar biasa," katanya.
Selain itu, menurut Djoko, sekitar 40 persen dari wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Kondisi ini bisa berpotensi banjir yang semakin besar.
Dia melanjutkan, dengan kondisi tersebut, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan, Jakarta menjadi tidak efisien untuk ditinggali. Untuk itu, harus ada yang dipisahkan. Yang terbaik, menurut dia, adalah pemindahan kota pemerintahan.
Nantinya, Djoko menjelaskan, para menteri dan pegawai negeri akan berdiam di kota pemerintahan. Dengan demikian, PNS akan semakin fokus bekerja dan tidak direpotkan permasalahan kemacetan yang ada di Jakarta.
"Jadi, itu membuat pegawai negeri lebih nyaman, dan perindustrian serta perdagangan di Jakarta bisa sambil diperbaiki," ujarnya.
Lokasi yang cocok
Ketika disinggung mengenai lokasi yang cocok, Djoko mengungkapkan, sebaiknya tidak boleh terlalu jauh dari Jakarta. Tapi, juga tidak terlalu dekat.
Apa alasannya? Menurut Djoko, jika terlalu dekat, ditakutkan akan terjadi konurbasi. Konurbasi adalah proses pembauran dari dua lokasi menjadi satu.
Ia menjelaskan, konurbasi adalah proses bersatunya Jakarta dan Depok saat ini. Jika Jakarta dan Depok dahulu merupakan daerah yang terpisah, saat ini tidak terjadi lagi.
Walaupun demikian, ia menyarankan agar pusat pemerintahan baru juga tidak terlalu jauh. Jika terlalu jauh, nantinya terjadi permasalahan konektivitas dengan Jakarta.
"Kayak Melbourne dan Canberra. Jadi, Canberra itu tenang, sehingga para pegawai pemerintah lebih enak, nyaman, dan berkonstrasi untuk memajukan bangsa," katanya.
Namun, Djoko mengungkapkan, semuanya kembali lagi kepada Presiden. Sebab, hingga saat ini belum ada imbauan ataupun perintah presiden kepada para menteri untuk melakukan kajian mengenai wacana ini. (art)
Apa alasannya? Menurut Djoko, jika terlalu dekat, ditakutkan akan terjadi konurbasi. Konurbasi adalah proses pembauran dari dua lokasi menjadi satu.
Ia menjelaskan, konurbasi adalah proses bersatunya Jakarta dan Depok saat ini. Jika Jakarta dan Depok dahulu merupakan daerah yang terpisah, saat ini tidak terjadi lagi.
Walaupun demikian, ia menyarankan agar pusat pemerintahan baru juga tidak terlalu jauh. Jika terlalu jauh, nantinya terjadi permasalahan konektivitas dengan Jakarta.
"Kayak Melbourne dan Canberra. Jadi, Canberra itu tenang, sehingga para pegawai pemerintah lebih enak, nyaman, dan berkonstrasi untuk memajukan bangsa," katanya.
Namun, Djoko mengungkapkan, semuanya kembali lagi kepada Presiden. Sebab, hingga saat ini belum ada imbauan ataupun perintah presiden kepada para menteri untuk melakukan kajian mengenai wacana ini. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, menurut Djoko, sekitar 40 persen dari wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Kondisi ini bisa berpotensi banjir yang semakin besar.
