Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Pemerintah telah membentuk tim terpadu yang bertugas untuk mengukur keberhasilan implementasi empat paket kebijakan ekonomi. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat kabinet di kantor presiden, Kamis malam, 12 September 2013, mengatakan bahwa masing-masing paket memiliki ukuran keberhasilan.
Pada paket pertama, yakni terkait kebijakan tentang memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah. Salah satu kebijakan yang
diambil adalah menurunkan impor minyak dan gas, dan meningkatkan porsi biodiesel dalam porsi solar secara mandatory sebesar 10 persen.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Inggris, AS Berikan Sanksi pada Tokoh Militer Terkemuka Iran Usai Serangan Terhadap Israel
Pada paket pertama, yakni terkait kebijakan tentang memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah. Salah satu kebijakan yang
Baca Juga :
Sempat Membaik Sebelum Meninggal, Kondisi Ibu Angger Dimas Drop Lagi Sejak Kematian Dante
diambil adalah menurunkan impor minyak dan gas, dan meningkatkan porsi biodiesel dalam porsi solar secara mandatory sebesar 10 persen.
"Kita tetapkan ukuran keberhasilannya adalah target pada tahun 2013 ini seluruh transportasi yang menggunakan BBM PSO. Maka 10 persen sudah harus berjalan, yang dikontrol oleh Pertamina," kata Hatta.
Kemudian, kedua, yakni terkait dengan masalah pengadaan, tata niaga, menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Hatta menjelaskan, hal yang paling penting terkait daging sapi dari adalah sistem kuota. Pemerintah memutuskan tidak menggunakan kuota tapi dijaga untuk harga perlindungan petani.
"Yang penting harga sesegera diturunkan, pasokan ditambah secepat mungkin, target harga daging sapi referensi tahun lalu Rp76.000 per kilogram, maka diperkirakan harga tahun ini Rp80.000," kata dia.
Selain itu, lanjut Hatta, kedelai dengan impor tambahan segera akan turun dan Menteri Perdagangan tidak lagi menjatahi kuota, importir yang memasok akan diberikan izin, termasuk Bulog.
Kemudian ketiga, adalah mempercepat investasi. Menurut Hatta, Pemerintah ingin mempercepat, dengan target pada bulan ini draft sudah selesai dan pada Oktober 2013 dapat dijalankan.
Sedangkan, yang terakhir adalah terkait penetapan UMP. Hatta menuturkan upaya ini semua berdasarkan
on the track
dan tidak berbicara soal besaran. Sebab, dewan pengupahan yang nantinya akan mengelola masalah besaran UMP tersebut.
"Setelah 60 hari dewan pengupahan ajukan ke pemerintah maka pada 1 November harus ditetapkan," ujarnya.
Rapat koordinasi bidang perekonomian akan dilanjutkan kembali pekan depan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Halaman Selanjutnya
"Kita tetapkan ukuran keberhasilannya adalah target pada tahun 2013 ini seluruh transportasi yang menggunakan BBM PSO. Maka 10 persen sudah harus berjalan, yang dikontrol oleh Pertamina," kata Hatta.
