Sumber :
- VIVAnews / Bobby Andalan
VIVAnews -
Menteri Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Syarif Hasan menyambut baik kerja sama negara peserta APEC dalam hal akses permodalan dan alih teknologi. Menurut dia, kedua hal itu akan menjadi penopang UKM untuk meningkatkan pemasaran produknya di pasaran internasional. Kedua agenda yang kini dibahas dalam pertemuan KTT APEC merupakan kendala klasik yang dihadapi pelaku UKM, khususnya di Indonesia.
"Alih tekonolgi itu suatu keharusan. Transfer teknologi itu harus selalu ada. Itu masalah bagi UKM. Kendala lainnya, dalam menjalankan bisnis, UKM terkendala permodalan. Ini harus didukung oleh pemerintah," kata Syarif saat ditemui di sela acara APEC Unthinkable 2013 yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat 5 Oktober 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Alih tekonolgi itu suatu keharusan. Transfer teknologi itu harus selalu ada. Itu masalah bagi UKM. Kendala lainnya, dalam menjalankan bisnis, UKM terkendala permodalan. Ini harus didukung oleh pemerintah," kata Syarif saat ditemui di sela acara APEC Unthinkable 2013 yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat 5 Oktober 2013.
Pemerintah, kata Syarif, selama ini selalu membuka diri terhadap kedua hal tersebut. Syarif meyakini pemerintah mendukung sepenuhnya kerja sama UKM di kawasan negara APEC. Sebabnya, kerja sama itu akan meningkatkan perekonomian negara yang tergabung dalam APEC.
"Hampir dapat dipastikan negara-negara peserta APEC itu sepakat bekerjasama dalam dua hal itu. Kalau itu dilakukan ekonomi negara yang tergabung dalam APEC akan tinggi," ucapnya penuh yakin.
Ia menyoroti tiga hal yang penting dilakukan menyambut kerja sama itu. Di antaranya adalah pembinaan, pelatihan dan sosialisasi terhadap produk UKM. Pemerintah akan memberikan stimulus melalui APBN meski jumlahnya tak terlalu besar.
Sementara itu, mengenai daya saing UKM dalam negeri, Syarif mengaku cukup menunjukkan perkembangan signifikan. "Kalau daya saing kita sudah meningkat, tadinya 50 sekarang 38," ungkapnya.
Syarif menegaskan jika beberapa produk UKM Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. "Ada juga di mana kita harus banyak belajar. Hidup itu begitu. Ada barang yang kita tidak punya, kita impor. Ada barang-barang negara lain tidak punya ya, kita ekspor," jelas Syarif.
Ia mengakui jika infrastruktur selalu menjadi kendala bagi negara berkembang semisal Indonesia. Tentu saja, masalah itu perlu percepatan pembenahan. Dan pemerintah, sambung Syarif, tengah fokus pada hal itu.
"Tetapi secara keseluruhan infrastruktur itu hanya bagian dari beberapa hal yang merangsang pertumbuhan. Tidak begitu banyak kendala. Pemerintah kan terus melakukan perbaikan," sebut Syarif.
Ia menilai persoalan pelik yang menjadi kendala UKM Indonesia adalah akses terhadap permodalan. "Yang paling mendominasi adalah akses keuangan. Intinya kerja sama antar-pemerintah perlu ditingkatkan," tegas dia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pemerintah, kata Syarif, selama ini selalu membuka diri terhadap kedua hal tersebut. Syarif meyakini pemerintah mendukung sepenuhnya kerja sama UKM di kawasan negara APEC. Sebabnya, kerja sama itu akan meningkatkan perekonomian negara yang tergabung dalam APEC.
