Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemerintah mengklaim bahwa angka pertumbuhan kemiskinan di daerah perbatasan lebih tinggi daripada pertumbuhan kemiskinan nasional. Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhatmansyah, menegaskan hal itu, Senin 28 Oktober 2013.
Menurut Suhatmansyah, hal tersebut disebabkan kondisi geografis Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara yang dikelilingi 10 negara, yaitu tiga negara yang berbatasan dengan darat dan tujuh negara yang berbatasan dengan laut.
"Tidak aneh bahwa pertumbuhan kemiskinan di kawasan perbatasan jauh lebih tinggi, bila dibandingkan rata-rata pertumbuhan kemiskinan nasional," kata dia di Jakarta.
Suhatmansyah mengatakan bahwa pertumbuhan kemiskinan di daerah perbatasan mencapai 18,7 persen. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan kemiskinan nasional sebesar 14,1 persen.
"Jangan salahkan wilayah perbatasan. Ini sering disebut wilayah terbelakang, termiskin, dan terbodoh," kata dia.
Kemudian, dia mencontohkan bahwa adanya komoditas alam di daerah perbatasan. Namun, disayangkan komoditas tersebut tidak terserap ke dalam negeri tapi dijual ke luar negeri, seperti buah pisang dan ikan teri.
"Di Malaysia, kedua komoditas itu diolah menjadi produk bernilai tambah dan dijual kembali di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, Suhatmansyah menambahkan, ada pula yang dikuasai negara tetangga, seperti perkebunan kelapa sawit dan lahan batu bara.
"Ada 170 kawasan perkebunan kelapa sawit di Sintang, Kalimantan Barat. Tetapi, kebanyakan itu milik Malaysia. Ada juga pertambangan batu bara yang juga dimiliki negara asing," kata dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jangan salahkan wilayah perbatasan. Ini sering disebut wilayah terbelakang, termiskin, dan terbodoh," kata dia.
