Sumber :
- Antara/ Oky Lukmansyah
VIVAnews
- Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan total anggaran Rp7 triliun. Tapi, pemerintah menetapkan proyeksi harga akuisisi Inalum sebesar US$558 juta (Rp6 triliun)
"Ada enam kesepakatan yang menjadi hasil rapat kerja pembahasan Inalum dengan pemerintah," kata Ketua Komisi XI DPR, Olly Dondokambey usai menutup rapat kerja Komisi XI dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan di DPR, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ada enam kesepakatan yang menjadi hasil rapat kerja pembahasan Inalum dengan pemerintah," kata Ketua Komisi XI DPR, Olly Dondokambey usai menutup rapat kerja Komisi XI dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan di DPR, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2013.
Kesepakatan pertama, komisi XI pada prinsipnya menyetujui penggunaan anggaran Rp2 triliun yang bersumber dari APBN-Perubahan Tahun 2012 dan Rp5 triliun dari APBN-P 2013 untuk melakukan pengambilalihan kepemilikan Nippon Asahan Aluminium (NAA) sebesar 58,88 persen pada Inalum.
Kedua
, nilai pengambilalihan Inalum oleh pemerintah sebagaimana pada poin 1 didasarkan pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berakhir pada 31 Oktober 2013.
Ketiga
, proses pengelolaan lebih lanjut Inalum oleh pemerintah harus tunduk kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
Keempat
, dalam pengambilalihan Inalum sudah memperhitungkan tanggung jawab lingkungan.
Kelima
, pasca pengambilalihan Inalum untuk melakukan penyempurnaan tata kelola dan proyeksi bisnis Inalum.
Terakhir
, pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat ekonomi (seperti dividen pajak dan lain sebagainya) sosial dan manfaat lainnya dalam pengambilalihan saham 58,88 persen saham NAA di Inalum berdasarkan pasal 41 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
"Kami mengapresiasi hasil kesepakatan ini. Tim perunding pasti akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya," kata Menteri Keuangan, Chatib Basri.
Deputi Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Dwijanti Tjahjaningsih, memastikan akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Kamis 31 Oktober 2013.
"Rencananya besok mengadakan RUPS. Tapi tergantung dari negosiasi. Jadi ada 2 direksi dan 2 komisaris yang diganti," kata Dwijanti. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kesepakatan pertama, komisi XI pada prinsipnya menyetujui penggunaan anggaran Rp2 triliun yang bersumber dari APBN-Perubahan Tahun 2012 dan Rp5 triliun dari APBN-P 2013 untuk melakukan pengambilalihan kepemilikan Nippon Asahan Aluminium (NAA) sebesar 58,88 persen pada Inalum.
