Sumber :
- Dok. Kementerian Luar Negeri
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan bahwa pemerintah memiliki road map pengalokasian subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga, dapat dipastikan kebijakan tersebut tidak akan membebani keuangan pemerintah.
Baca Juga :
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Hal tersebut, menjawab rekomendasi dari hasil Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, terkait pengapusan subsidi BBM karena dinilai tidak tepat sasaran. Rekomendasi tersebut disampaikan di Istana Bogor, Senin 4 November 2013.
Kadin menilai penghematan dari penghapusan subsidi tersebut dapat dialokasikan pada pengembangan infrastruktur di Indonesia. "Pemerintah sudah punya blue print, bagaimana membuat subsidi ini pantas membebankan anggaran. Sehingga, mati kutu tidak bisa bangun yang lain, termasuk infrastruktur," ujarnya.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah memilih model yang tepat guna memastikan subsidi yang diberikan tidak membebani keuangan pemerintah. Selain itu, ada faktor-faktor tertentu yang membuat pemerintah tidak bisa secara drastis mengurangi subsidi BBM.
Salah satunya, terkait tingkat kemiskinan di Indonesia. "Menaikkan harga BBM, maka direct impact-nya pada kemiskinan itu tinggi," ujar Presiden.
Selama sembilan tahun kepemimpinannya, Presiden mengklaim terus berupaya menekan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Dari sebelumnya 17 persen, hingga saat ini mampu ditekan menjadi 11 persen.
Salah satu upayanya adalah dengan memastikan subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat dapat dipenuhi. "Begitu kita adakan kebijakan drastis, misalnya mulai besok tidak ada subsidi. Itu bisa terjungkal lagi kemiskinan di angka 17 -18 persen. Karena itu, pikiran dan semangat kita sama tapi ada tahapan yang harus kita lewati," ungkapnya.
Kadin rekomendasikan, penetapan harga BBM berdasarkan pasar internasional. Menurut Presiden, hal tersebut tidak bisa sembarangan dilakukan. Pasalnya, di beberapa negara kebijakan tersebut terbukti tidak berhasil.
"Pilihan ekonomi kita janganlah sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Pasar sering tidak sempurna," tambahnya.
Mengenai pengurangan subsidi, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut terus diupayakan pemerintah. Namun, harus dipastikan momentumnya tepat dan tidak membebani rakyat.
"Yang kami lakukan kemarin (BBM naik), untuk tahapan saat ini memang diperlukan. Kemudian, kami lihat lagi seperti apa tahun-tahun mendatang," ungkapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Salah satunya, terkait tingkat kemiskinan di Indonesia. "Menaikkan harga BBM, maka direct impact-nya pada kemiskinan itu tinggi," ujar Presiden.
