Restrukturisasi Utang, Pemerintah Tunggu Rencana Bisnis Merpati
Selasa, 12 November 2013 - 17:49 WIB
Sumber :
- Antara/ Mohamad Hamzah
VIVAnews
- Kementerian Keuangan meminta PT Merpati (Persero) menyiapkan beberapa hal terkait restrukturisasi utang yang mencapai Rp6,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan restrukturisasi utang yang dimiliki Merpati bukanlah perkara yang mudah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan restrukturisasi utang yang dimiliki Merpati bukanlah perkara yang mudah.
"Itu masih usulan kami. Kami masih menunggu pihak Merpati untuk menyiapkan bisnis plan, komitmen dan rekomemdasi dari Kementerian BUMN, " ujar Bambang, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 12 November 2013.
Perlu diketahui bahwa utang perusahaan penerbangan pelat merah tersebut mencapai angka Rp6,7 triliun. Restrukturisasi utang menjadi jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Merpati.
Namun, menurut mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal ini, masalah tersebut sulit dilakukan karena bunga utang tetap berjalan.
"Artinya utang tetap berjalan pada lender, bunganya tetap berjalan dan pokoknya harus dibayar. Kalau diubah jadi saham, ya harus ada kepastian bahwa konversi ini produktif," ungkapnya.
Menurutnya, Kemenkeu menunggu rencana bisnis maskapai penerbangan pelat merah ini. Mereka tidak ingin gegabah dalam menangani masalah ini.
"Kami harus melihat apa yang ada secara mendalam. Kami tidak bisa terburu-buru," ungkap Bambang.
Pihaknya pun tidak bisa memastikan sampai kapan akan menunggu. "Kami, kan dalam posisi akan mempelajari kalau ada business plan lengkap visible atau tidak," kata dia.
Pemerintah mengingatkan komitmen yang akan dijalani Merpati apabila mereka jadi merestrukturisasi utang.
"Kalau mau restrukturisasi itu banyak efisiensi, penghematan yang harus dilakukan dan berani melakukan tindakan-tindakan yang berat. Jadi, business plan menjadi percuma kalau manajemen tidak berkomitmen," tambah dia. (adi)
Halaman Selanjutnya
"Itu masih usulan kami. Kami masih menunggu pihak Merpati untuk menyiapkan bisnis plan, komitmen dan rekomemdasi dari Kementerian BUMN, " ujar Bambang, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 12 November 2013.
