Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemerintah menyatakan bahwa pihaknya ingin bermitra dengan perusahaan pelat merah dalam mengembangkan angkutan murah pedesaan.
Menteri Perindustrian, M. S. Hidayat, Senin, 18 November 2013, mengatakan bahwa selain dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam mengembangkan kendaraan ini, pemerintah bermitra dengan perusahaan BUMN, yaitu PT Industri Kereta Api (INKA). Namun, kerja sama tersebut mandeg.
"Dulu, pernah mau kerja sama dengan INKA. Tetapi, berhenti di tengah jalan karena dia (INKA) menghentikan program itu. Dia punya program inti sendiri, yaitu lokomotif. Mungkin, proyek ini juga kurang komersial," kata Hidayat, saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Meskipun demikian, Hidayat mengatakan bahwa pemerintah tetap bekerja sama dengan BPPT untuk mengembangkan proyek tersebut. Di samping itu, pihaknya juga mencari perusahaan BUMN yang bisa dijadikan mitranya.
"Swasta mungkin tertarik untuk angkutan pedesaan, tetapi BUMN sudah bisa memulai dulu," kata Hidayat.
Lagipula, tambahnya, pihak kementerian bisa memanfaatkan momen pengangkatan isu mobil murah ramah lingkungan (LCGC) untuk angkutan pedesaan oleh Presiden SBY beberapa hari lalu untuk mengembangkan konsep tersebut. Lengkapnya, buka .
Sebab, program angkutan umum murah sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 pada Klaster IV Program Pro Rakyat, yang meliputi antara lain kendaraan angkutan umum murah.
Hidayat mengatakan bahwa pemerintah telah menghapuskan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM).
"Sejak 10 tahun lalu, PPnBM-nya sudah nol persen untuk back up angkutan umum, bus, angkutan komersial, dan truk. Sejak dulu, pemerintah telah memberikan fasilitas tersebut," ujar dia.
Selain itu, lanjutnya, mayoritas kebutuhan angkutan umum dalam negeri telah dipenuhi oleh produksi dalam negeri. "Sampai hari ini, 95 persen kebutuhan angkutan umum untuk bus, pick up, dan jadi mobil penumpang serta untuk truk, 95 persen kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi produksi dalam negeri," kata Hidayat.
Rencananya besok hari, Hidayat akan membahas kebijakan moda transportasi tersebut ke parlemen. "Saya akan jelaskan itu ke DPD," tegasnya. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Swasta mungkin tertarik untuk angkutan pedesaan, tetapi BUMN sudah bisa memulai dulu," kata Hidayat.
