Pemerintah Klaim Telah Antisipasi Penyelundupan Ponsel

Ponsel bekas
Sumber :
  • digitaljournal.com

VIVAnews - Importir ponsel menyebut bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan dikeluarkan, bisa meningkatkan penyelundupan ponsel ilegal. Lalu, bagaimana tindakan pemerintah untuk mengantisipasi hal ini?

"Itu sudah kami antisipasi dengan peraturan sebelumnya, yaitu impor ponsel dan laptop," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa 10 Desember 2013.

Peraturan menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Dalam peraturan tersebut, ada regulasi yang mengatur IMEI suatu peralatan elektronik.

Bachrul mengatakan, nantinya peraturan tersebut tidak hanya berlaku bagi ponsel, tetapi juga ratusan produk lainnya. "Produk yang tidak menimbulkan inflasi," ungkapnya.

Selain itu, Bachrul menjelaskan, pengenaan pajak sebesar 7,5 persen juga akan mempermahal harga ponsel. Kenaikan itu akan mengubah pola pikir konsumen.

Israel Gempur RS Al-Shifa Gaza, 200 Warga Palestina Tewas

"Masyarakat menjadi lebih rasional, mau ganti hp hari ini atau tahun depan. Rasionalisasi itu akan berpengaruh terhadap permintaan," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah akan memberlakukan pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang tertentu pada 30 hari, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Peraturan menteri ini diperkirakan keluar hari ini atau lusa, karena masih menunggu pencatatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan impor dengan menaikkan PPh dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

Ini berlaku untuk beberapa barang yang ada dalam kriteria Kementerian Keuangan. Kriterianya adalah barang tersebut bukan digunakan untuk industri dalam negeri. Selain itu, barang itu merupakan barang konsumtif dengan nilai impor yang signifikan dan tidak memberikan dampak besar bagi inflasi.

Lalu, para importir melihat kebijakan itu akan membawa dampak negatif. Di samping pendapatan mereka akan turun dan harga ponsel naik, peningkatan 5 persen PPh bisa menyebabkan penyelundupan barang ilegal, terutama ponsel, semakin marak.

"Kalau dihambat dengan biaya, itu akan menyebabkan importasi ilegal akan semakin tinggi," kata Ketua Asosiasi Importir Ponsel, Eko Nilam. (art)

Respons Polisi soal Pengakuan Mengejutkan Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Beruntun di GT Halim
Presiden Jokowi Buka Puasa Bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju

Jokowi Enggak Bahas Pemerintahan Prabowo saat Buka Puasa Bersama Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan buka puasa bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. Tampak, Wakil Presiden Mar

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024