- Antara/ Hermanus Prihatna
VIVAnews - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyebut bahwa tahun 2013 merupakan tahun yang terberat bagi industri logistik. Salah satunya adalah kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Tahun 2013 adalah tahun yang terberat untuk Logistik di Indonesia, dimulai dengan kenaikan UMP di berbagai provinsi yang mencapai 30 persen, lalu disusul dengan kenaikan (harga) BBM subsidi yang juga mencapai 30 persen, dan pertengahan tahun terjadi stagnasi di Pelabuhan Tanjung Priok yang juga menambah beban berat bagi pertumbuhan logistik di Tanah Air," kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita, dalam keterangannya pada Minggu, 29 Desember 2013.
Zaldy menuturkan kenaikan pungutan, baik dari instansi resmi seperti regulated agent dan port handling charge, maupun tidak resmi/ilegal juga turut memukul industri jasa logistik.
Selain itu, kenaikan biaya ini tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur sehingga ketidakefisienan logistik semakin besar.
"Indonesia sudah masuk dalam kondisi 'Darurat Infrastruktur Logistik.' Jika tidak ada pembangunan infrastruktur logistik, biaya logistik akan semakin besar dan ini akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian nasional," katanya.
Zaldy mengklaim selama tahun ini penyedia jasa logistik lokal bertahan dari gempuran bisnis penyedia jasa logistik asing. Penyebab pihak asing melirik Indonesia adalah pertumbuhan bisnis sektor ini sebesar 12-15 persen.
Selain itu, mereka juga mencemaskan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, yang bisa membuka pintu lebar bagi para pebisnis asing ke Indonesia, tak terkecuali pebisnis jasa logistik.
"Kecenderungan melakukan outsourcing logistik semakin banyak dari perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) yang memberikan kontribusi yang penting bagi pertumbuhan jasa logistik di Tanah Air. Momentum ini akan terus berlanjut pada tahun 2014 di mana semakin banyak perusahaan yang melakukan outsourcing logistik untuk menurunkan biaya logistik," tambah Zaldy.
Lebih lanjut Zaldi menyarankan beberapa hal kepada pemerintah dalam mengatasi permasalahan industri logistik.
"Pertama, menjalankan dengan konsisten Perpres No. 26 Tahun 2012 mengenai Sistem Logistik Nasional. Masih banyak Kementerian terkait yang belum mengikuti dan menjalankan Perpres Sislognas (Sistem Logistik Nasional) dengan konsisten sehingga pembangungan infrastruktur logistik menjadi tersendat-sendat dan masing-masing departemen masih mempunyai agenda tersendiri mengenai logistik," kata Zaldy.
Yang kedua, pemerintah dan parlemen seharusnya mendukung anggaran yang lebih jelas untuk membiayai pembangunan sektor logistik.
"Selanjutnya, mempersiapkan dengan segera Pelabuhan Tanjung Priok untuk menghadapi Lebaran 2014 agar tidak terulang stagnasi yang terjadi pada tahun 2013," kata dia.
Keempat, perusahaan jasa logistik berharap agar pemerintah membuka akses importasi barang konsumsi di pelabuhan-pelabuhan internasional di Indonesia Timur, seperti di Bitung dan Sorong. Tentunya hal ini bisa memperkecil inflasi di daerah tersebut.
Selanjutnya menutup akses impor minuman beralkohol di semua pelabuhan Indonesia, kecuali Pelabuhan Bitung. Hal ini disebabkan oleh persiapan Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan internasional utama yang ditetapkan dalam Perpres tersebut.
Lalu, pengalihan ini juga akan mengurangi ketimpangan muatan Indonesia Timur dan Jawa, sehingga bisa menurunkan biaya logistik.
"Dampak sosial yang positif adalah naiknya harga minuman alkohol karena kenaikan biaya transportasi," ujarnya.
Yang keenam adalah memberi akses untuk investasi asing untuk berperan aktif membangun infrastruktur logistik dalam waktu singkat, seperti pelabuhan laut dan jalur kereta api.
Kemudian, adanya pelarangan jalan kontainer setinggi 40 kaki untuk melalui jalur Pantura dan mengalihkannya kepada jasa angkutan laut lewat short sea shipping.
"Yang kedelapan, implementasi secara ketat larangan untuk truk overload yang sudah menjadi peraturan sejak lama, tapi tidak pernah dijalankan dengan konsisten," kata Zaldy.
Zaldy juga menyarankan adanya akademisi komunitas logistik di beberapa provinsi untuk mengurangi kekurangan sumber daya manusia di sektor ini. Adapun kekurangan SDM ini menjadi salah satu masalah utama industri jasa logistik.
"Lalu, harusnya ada manajemen logistik pemilu yang lebih transparan dan efisien dan perlunya mempertimbangkan manajemen logistik nasional yang dikelola oleh satu lembaga khusus, kondisi yang terkotak-kotak antara departemen, lembaga dan pemerintah daerah membuat pengembangan logistik nasional tidak berjalan," ujarnya. (eh)
Sejarah Tercipta Thomas Cup dan Uber Cup, Sempat Tertunda Gegara Perang Dunia II
Thomas Cup dan Uber Cup merupakan salah satu kompetisi bulutangkis bergengsi di dunia dengan menggunakan sistem beregu putra dan putri.
