Sumber :
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa 7 Januari 2014, menerima kunjungan seluruh jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di kantornya, Jakarta.
Kedatangan dua lembaga independen tersebut untuk melaporkan hasil pengalihan fungsi dan kewenangan yang telah dilakukan antara kedua pihak. Dalam hal ini, pelimpahan fungsi pengawasan perbankan dari BI kepada OJK yang mulai berlaku pada tahun ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bukan dari Palestina, Merry Asisten Raffi Ahmad Ungkap Asal-usul Bayi Lily di Keluarga Andara
Kedatangan dua lembaga independen tersebut untuk melaporkan hasil pengalihan fungsi dan kewenangan yang telah dilakukan antara kedua pihak. Dalam hal ini, pelimpahan fungsi pengawasan perbankan dari BI kepada OJK yang mulai berlaku pada tahun ini.
Presiden dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi itu menyatakan berharap kewenangan OJK yang telah lengkap ini dapat membantu mengatasi permasalahan yang selama ini belum terselesaikan.
"Saya menginginkan struktur yang baru ini menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," ujar SBY.
Sebagai lembaga independen, ia melanjutkan, OJK dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di sektor keuangan. Sebab selama ini ada ruang yang tidak terjangkau BI sebagai lembaga yang masih berkaitan langsung dengan pemerintah.
"Kalau BI itu lebih dekat dengan eksekutif dan pemerintah, kami punya pengalaman itu tidak bagus. Dengan independensi yang ada, OJK diharapkan dapat lebih baik," kata SBY.
Meski demikian, SBY mengigatkan, sinergi kebijakan harus tetap dilakukan. Sehingga solusi yang dikeluarkan bisa dijalankan dengan baik.
"Banyak hal di negara ini masalah yang sulit dipecahkan. Tapi dengan sinergi dan tetap menghormati kewenangan masing-masing, bisa kita selesaikan," kata SBY.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden SBY didampingi beberapa menteri. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Keuangan M Chatib Basri dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Presiden dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi itu menyatakan berharap kewenangan OJK yang telah lengkap ini dapat membantu mengatasi permasalahan yang selama ini belum terselesaikan.
