Pengungsi Sinabung Dapat Keringanan Pembayaran Kredit

Gunung Sinabung meletus lagi, 21 Januari 2014.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rony Muharrman

VIVAnews - Satgas Nasional Penanganan Erupsi Gunung Sinabung menggelar rapat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Posko Satgasnas Erupsi Gunung Sinabung, Kabanjahe, Minggu, 26 Januari 2014. Rapat koordinasi menindaklanjuti perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai penanganan kredit macet bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

Man Utd Incar Penyerang Tua yang Bela Real Madrid

Hadir pada konferesi pers yang diselenggarakan di Posko Nasional antara lain BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Sumut, BPR di mana debitur mereka melakukan pinjaman.

Perwakilan OJK, Ahmad Fauzi mengatakan, ia telah berkoordinasi dengan bank-bank terkait keringanan terhadap debitur yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung. Langkah ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, bank akan menjadwal ulang atau menunda pembayaran dengan mengkategorikan kredit yang berpotensi bermasalah. Namun, tidak ada penghapusan kredit yang berjalan.

"Terkait hal ini, masing-masing bank akan melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang mengacu kepada restrukturisasi," ujar Sutopo dalam rilis yang diterima VIVA.co.id.

Berdasarkan pertemuan OJK dan bank-bank per 21 Januari 2014, OJK  mencatat ada 1.119 rekening dengan jumlah kredit total Rp98,6 miliar. Tadi kondisi ini mungkin berubah dan OJK akan selalu ada pertemuan dengan bank.

Bank harus berkoordinasi dengan OJK. Masing-masing bank untuk menghubungi debitur atau nasabah dalam membicarakan rencana-rencana tindak lanjut terhadap keringanan pembayaran kredit tadi.
 
Restrukturisasi nanti akan dikembalikan kepada kebijakan masing-masing bank. Dan tidak membebankan debitur dalam pembayaran kredit dan waktu yang menurut ketentuan 3 tahun. Namun hal ini tergantung apabila debitur bisa mengembalikan dalam 1-2 tahun. (umi)

Ekonomi Tumbuh 5,6% di 2024, Pemprov DKI Yakin Bisa Atasi Inflasi
PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian (bertopi) saat memantau pelaksanaan Sidak ke sejumlah SPBU di Pontianak, Kamis 28 Maret 2024. Pemkot menemukan masih ada SPBU yang takarannya belum sesuai. (Adpim Pemkot Pontianak)

Pemkot Pontianak Kasih Peringatan ke Seluruh SPBU di Kota Itu, Ada Apa?

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Tim Pengawas Kemetrologian menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024