Sumber :
- ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
VIVAnews
- Anggaran bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, naik drastis dari yang dialokasikan. Alokasi bantuan sosial (bansos) naik dari Rp55,86 triliun menjadi Rp91,8 triliun.
Berdasarkan realisasi APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan per Februari, perubahan tersebut karena ada disposisi beberapa alokasi anggaran. Antara lain, pengalihan anggaran penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp19,9 triliun, yang sebelumnya di alokasikan ke belanja barang, dipindah ke anggaran bansos.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Berdasarkan realisasi APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan per Februari, perubahan tersebut karena ada disposisi beberapa alokasi anggaran. Antara lain, pengalihan anggaran penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp19,9 triliun, yang sebelumnya di alokasikan ke belanja barang, dipindah ke anggaran bansos.
Baca Juga :
Jeep Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Lebih Murah Usai Tak Laku, Berapa Harga Bekasnya?
Kemudian, ada pula perpindahan alokasi belanja modal dan barang ke anggaran bansos, karena memiliki karakteristik bantuan sosial. Anggaran itu, misalnya diperuntukkan bagi pengadaan mesin pertanian untuk petani miskin dan pengadaan rumah transmigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengungkapkan, kenaikan anggaran tersebut tidak masalah jika memang diperuntukkan untuk program-program pemerintah yang jelas.
"Bansos yang mana dulu, kalau pendidikan kan itu bagus, yang tidak bagus kan kalau dibelanjakan untuk yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Namun, dia mengingatkan, anggaran tersebut rawan penyelewengan jika pencairannya tidak betul-betul diawasi dengan benar. Apalagi, menurutnya, di masa-masa pemilu saat ini.
"Kalau tanya saya, jangan dibelanjakan saja dulu, setelah pemilu itu baru dibelanjakan," ungkapnya.
Hatta pun meminta, Badan Pemeriksa Keuangan untuk ketat mengawasi realisasi anggaran tersebut, sehingga celah penyelewengan dapat di minimalisir. "Bansos itu audit aja, kalau ada penyimpangan sikat aja," tegasnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kemudian, ada pula perpindahan alokasi belanja modal dan barang ke anggaran bansos, karena memiliki karakteristik bantuan sosial. Anggaran itu, misalnya diperuntukkan bagi pengadaan mesin pertanian untuk petani miskin dan pengadaan rumah transmigrasi.
