Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVANews
- Bank Dunia memprediksikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun ini akan melonjak hingga Rp56 triliun. Anggaran subsidi BBM melonjak dari Rp211 triliun menjadi Rp267 triliun, jika pemerintah tidak bersikap tegas terkait pengelolaannya.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Jumat 21 Maret 2014, mengatakan selama impor hasil minyak Indonesia masih tinggi, lonjakan anggaran subsidi tersebut bisa saja terjadi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ungkap Kondisi Usai Operasi Batu Ginjal, Parto Mulai Tinggalkan Kebiasaan Tidak Baik Ini
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Jumat 21 Maret 2014, mengatakan selama impor hasil minyak Indonesia masih tinggi, lonjakan anggaran subsidi tersebut bisa saja terjadi.
"Yang pasti ada pembengkakan akibat depresiasi rupiah karena impor," ujarnya, saat ditemui di kantornya.
Dia menuturkan, rekomendasi dari semua lembaga keuangan internasional menjadi salah satu bahan masukan bagi pemerintah. "Yah nanti, itu kan estimasi World Bank, nanti kami jadikan bahan untuk lakukan estimasi," ungkapnya.
Bank Dunia, dikutip dari laporan triwulan pertama ekonomi Indonesia 2014, merekomendasikan dua skenario kenaikan harga BBM bersubsidi yang harus dinaikkan pemerintah jika ingin meredam lonjakan anggaran tersebut.
Skenario pertama adalah menaikkan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter untuk premium dan Rp1.000 per liter untuk solar. Penghematan yang dihasilkan dari skenario ini sebesar Rp45 triliun di 2014 dan Rp97 triliun di 2015.
Skenario kedua yaitu memperkecil selisih harga BBM bersubsidi dengan harga pasar. Artinya, kenaikan itu untuk premium sebesar 30 persen dan solar 50 persen dari harga pasar. Skenario ini menghemat Rp69 triliun di 2014 dan Rp144 triliun di 2015.
Pembahasan mengenai subsidi ini akan dilakukan dengan DPR pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. "Nanti kami lihat pada waktunya," tambahnya. (asp)
Halaman Selanjutnya
"Yang pasti ada pembengkakan akibat depresiasi rupiah karena impor," ujarnya, saat ditemui di kantornya.
