- merpatikualalumpur.wordpress.com
VIVAnews - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) merekomendasikan perusahaan pelat merah itu untuk dipertahankan pemerintah.
Hal tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2013 yang diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hari ini, Senin 14 April 2014.
Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung DPD, mengungkapkan ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan BPK sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan. Antara lain, Merpati Nusantara ke depannya harus membuat perencanaan bisnis yang realistis.
"Dan pelaksanaan yang optimal untuk peningkatan efisien biaya sehingga meningkatkan kemampuannya dalam bersaing," ungkapnya.
BPK saat ini menemukan pengelolaan Merpati Nusantara tidak efisien dan efektif karena tidak memiliki perencanaan bisnis yang baik, manajemen operasional yang buruk, serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna.
Rekomendasi lainnya, menghentikan operasional penerbangan armada pesawat yang sering bermasalah untuk menghindari beban biaya yang terus menerus membebani.
"Karena MNA kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat yang siap beroperasi dan suku cadang, mesin serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak andal," ujarnya.
Selain itu, Merpati Nusantara juga direkomendasikan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran premi asuransi yang saat ini menjadi bebannya.
Utang Rp7,29 Triliun
Diketahui, sejak tahun 2009 sampai 30 September 2013, jumlah pendapatan Merpati Nusantara lebih kecil dari biaya usahanya, sehingga harus mengurangi operasionalnya secara terus menerus.
Dia menjelaskan, kerugian itu mengakibatkan penumpukan utang kepada berbagai kreditur dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai Rp7,29 triliun per Oktober 2013.
Hadi mengatakan, ke depannya Merpati Nusantara juga harus menggandeng pemerintahan daerah dalam kegiatan operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan penerbangan daerah-daerah perintis yang masih disubsidi pemerintah.
"Perencanaan strategis untuk pengelolaan penerbangan perintis dan KSO dengan pemda dan yang saling menguntungkan," katanya.
Dia memaparkan, perusahaan yang didirikan pada 6 September 1975 ini bertujuan menjadi jembatan udara nasional ke seluruh Indonesia, sehingga layak dipertahankan. BPK merekomendasikan pemerintah mempertahankannya.
"Melalui Perusahaan Penjamin Aset (PPA) mempertimbangkan doing concent perusahaan itu," ujar dia. (umi)
Kemenkominfo Menggelar Talkshow dengan Tema Jarimu Harimaumu
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan talkshow chip in “Jarimu Harimaumu” pada tanggal 26 April 2024 di Jakarta Barat.
