- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WKB) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), hari ini, Kamis 17 April 2014.
Kepala BPS Suryamin mengatakan bahwa program itu meliputi beberapa komitmen, yaitu program pengendalian gratifikasi, penerapan kebijakan pelaporan transaksi yang tidak sesuai, dan penanganan benturan kepentingan.
"Komitmen ini adalah rangkaian kegiatan dari partisipasi aktif organisasi dalam memberantas korupsi," ungkapnya, saat ditemui di kantornya.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, mengingatkan BPS sebagai lembaga yang sampai saat ini memiliki rekam jejak baik dan belum pernah terjerat kasus korupsi untuk lebih mengedepankan integritasnya dalam melaksanakan tugasnya.
Tidak hanya itu, BPS juga diharapkan menjadi contoh bagi mitra kerjanya ke depan, sehingga pemahaman akan bahaya korupsi dapat meluas ke semua lini.
"Kalau dulu, gratifikasi buah tangan hal biasa. Tetapi, sekarang dilarang UU, bagi penyelenggara negara dan pemerintahan. Kalau keluarga dan adat, kita belum masuk ke sana. Ini sudah dibawa di internasional," tambahnya.
Sebagai informasi, kerja sama kedua pihak tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala BPS, Suryamin, dengan Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen.
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana dan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas KemenPAN, Muh. Yusuf Ateh.
Prodi Teknik Sipil dan Elektro UMB Raih Akreditasi Unggul
Pencapaian program studi Teknik Sipil dan Elektro tersebut, semakin memantapkan posisi Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana sebagai salah satu fakultas teknik terbaik.
